Masa penahanan 5 anggota DPRD tersangka suap APBD-P Malang diperpanjang

Merdeka.com - Masa penahanan lima mantan anggota DPRD Kota Malang diperpanjang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang tersebut merupakan tersangka dugaan suap massal pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2018.

Kelima tersangka itu yakni Teguh Mulyono, Suparno, Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan.

"Mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 November 2018 terhadap 5 anggota DPRD Malang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (21/9).

Dari total 41 mantan anggota DPRD Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Febri menuturkan, sejauh ini sudah ada 15 orang yang telah diperpanjang masa penahanannya.

"Perpanjangan 10 orang dilakukan pada Kamis 20 September 2018," tutur Febri.

Sebelumnya, 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin 3 September 2018 terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang.

Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan penetapan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES).

Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp 700 juta untuk kasus suap dan Rp 5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi.