Mark up uang BBM, Mikrot dihukum 13 bulan

Merdeka.com - Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) Pematangsiantar, Mikrot dijatuhi hukuman 13 bulan penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan. Dia dinyatakan bersalah menggelembungkan dana pembelian bahan bakar minyak (BBM) tahun 2007 senilai Rp 657,67 juta.

Majelis hakim yang diketuai Achmad Guntur menyatakan Mikrot bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia divonis telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan negara.

Selain menjatuhi Mikrot hukuman penjara, majelis hakim juga mendendanya Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pematangsiantar, majelis hakim pun tidak membebani terdakwa membayar uang pengganti (UP). "Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan kerugian negara kepada penuntut umum," kata Guntur.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU meminta hakim mengganjar Mikrot dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Mikrot telah membuat tanda terima pembelian BBM mulai Januari-Desember 2007. Namun, dokumen itu tidak sesuai kenyataannya, sehingga merugikan keuangan negara Rp 657,67 juta.