Mantan Ketua TPF Munir tegaskan dokumen asli Munir di tangan SBY

Selasa, 25 Oktober 2016 19:54 Reporter : Anisyah Al Faqir
Mantan Ketua TPF Munir tegaskan dokumen asli Munir di tangan SBY Agus Yudhoyono lari car free day. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Mantan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir, Marsudhi Hanafi, mengaku telah memberikan dokumen hasil penyelidikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, kala itu tugasnya merupakan perintah langsung presiden ke enam itu melalui Keppres No. 111 tahun 2004 tentang pembentukan TPF kasus pembunuhan Munir.

"(Dokumen) di kepresidenan, di kepresidenan. Waktu itu kan akhir pekerjaan saya langsung melaporkan karena itu Keppres dan pekerjaan saya di bawah Presiden. Jadi hasil kerja langsung disampaikan ke Presiden (SBY)," kata Marsudhi di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10).

Saat itu laporan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir diserahkan ke SBY. Dokumen asli itu disalin menjadi enam eksemplar dan dibagikan kepada pejabat terkait saat itu. Namun, Marsudhi tak tahu diberikan ke siapa saja dokumen itu diterima pihak kepresidenan.

"Itu semua sudah saya serahkan. Kemudian yang enam lagi dibagikan kepada pejabat terkait, waktu itu kan saya enggak ikut," ucapnya.

Mengenai luputnya dokumen tersebut di Sekertariat Negara, Marsudhi tak mau berkomentar banyak. "Saya kurang paham (hilangnya dokumen hasil TPF Munir), itu urusan Sesneg," singkatnya.

Marsudhi menjelaskan salinan yang ada di SBY saat ini sudah terkonfirmasi sama dengan hasil dari pekerjaannya kala itu. "Kita sudah dibantu Pak SBY, kalau Jokowi mau kan ada copyannya yang setelah saya periska keasliannya memang benar. Tapi itu copy ya. Nah kalau aslinya kan sekarang sedang dicari ada dimana," jelasnya.

Marsudhi melanjutkan, alasan hasil penyelidikan TPF Munir tak disiarkan ke masyarakat saat itu karena kala itu dokumen tersebut berstatus projustisia. Sehingga kala itu Presiden SBY tak mau menyiarkan hasil penyelidikan TPF Munir.

"Yang jelas pertimbangannya ada yang harus ditindaklanjuti makanya (status dokumen) pro-justisia," ungkapnya.

Marsudhi melanjutkan, saat itu Presiden SBY sengaja tak mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir. Sebab ditakutkan pelaku justru kabur setelah diumumkan rekomendasi TPF Munir. Lagipula, lanjut dia, SBY memiliki hak preogratif untuk menindaklanjuti laporan TPF Munir.

"Presiden tentu tidak mau mengumumkan kepada masyarakat karena nanti malah lari semua (pelakunya). Selebihnya saya enggak tahu. itu hak preogratif dari Presiden mau diumumkan atau tidak," terangnya.

Dia melanjutkan, dari semua itu yang terpenting adalah tindak lanjut dari hasil temuan TPF Munir. Terlebih saat ini, isi dokumen tersebut harus diumumkan ke masyarakat. "Sekarang kan Pak SBY sudah bilang untuk apa dirahasiakan lagi itu kan sudah terbuka. Sudah tidak ada rahasia lagi. Pak SBY sudah membuka terang benderang," ujarnya.

Meski demikian, Masudhi mengaku tak ingat kapan dokumen tersebut disebut SBY sudah tak rahasia lagi. Dia hanya menegaskan bahwa kasus tersebut saat ini sudah terungkap. Kalaupun ada pihak yang tak puas dengan hasil tindak lanjut tersebut dia tak melarang.

"Kasusnya sudah terungkap, terungkap, terungkap. Mungkin ada pihak yang belum puas dengan itu jadi ya silahkan saja," terangnya. [ang]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Munir
  2. Presiden SBY
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini