Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mal Ramai Tanpa Prokes, Waka DPD RI Minta Pemerintah Menertibkan

Mal Ramai Tanpa Prokes, Waka DPD RI Minta Pemerintah Menertibkan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Pusat Grosir Pasar Tanah Abang dibanjiri pengunjung. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebanyak 87.000 orang memadati pasar ini pada Sabtu (3/05) kemarin. Dalam keterangan resminya Minggu (2/5/2021), Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan tanggapan.

"Saya sangat cemas melihat aktivitas keramaian yang membludak tersebut. Jika terus dibiarkan maka akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran. Maka pemerintah harus melakukan upaya penertiban di titik-titik pasar atau pusat keramaian lainnya," ujarnya.

Sultan juga melanjutkan bahwa pemerintah ditiap tingkatan daerah dan pusat harus bekerja keras dalam mengatasi potensi keramaian dan berakibat kepada lonjakan kasus Covid-19 nantinya.

"Di pusat keramaian harus ada protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung. Dan bila perlu disiapkan tempat sekaligus alat tes kesehatan, penjagaan ketat oleh pihak kepolisian seperti pengetatan mudik di perbatasan daerah. Maka bagi pengunjung yang tidak memiliki hasil rapid atau bentuk Surya serta bukti kesehatan lainnya tidak diperbolehkan masuk mall Dan lingkungan pasar," tambah Sultan.

Dan yang paling penting menurut senator muda asal Bengkulu tersebut bahwa pemerintah kita tidak boleh terlihat tidak konsisten terhadap aturan Prokes dalam menghadapi Pandemi. Misal satu pihak kita melarang mudik, tapi di pihak lain justru mall, pasar, dan tempat rekreasi justru ramai. Sebab jika ingin berhasil dalam melawan pandemi, kebijakan harus diterjemahkan kan secara penuh dan utuh, tidak boleh parsial.

"Tantangan kita adalah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan terhadap penanganan Pandemi Covid-19. Tidak boleh beda-beda persepsi dan sikap. Langgamnya harus sama," tegasnya.

Sultan juga mengimbau kepada masyarakat agar membangun kesadaran dalam membatasi diri dalam kerumunan. Baginya, sekuat apapun pemerintah mengeluarkan larangan dan batasan, tanpa gerakan kolektif masyarakat maka tidak akan pernah berhasil apapun bentuk kebijakan, program dan skema yang diinginkan pemerintah.

Terkait kerumunan di Pasar Tanah Abang, Anies Baswedan telah mengerahkan sebanyak 750 petugas untuk melakukan pendisiplinan. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak nekat mendatangi suatu lokasi yang berpotensi menjadi kerumunan.

"Jadi kita butuh dua-dua nya bagi kami siapkan petugas, bagi masyarakat yuk kalau lihat tempat, kalau masuk ke resto lebih atau mendekati 50% jangan masuk. Datang ke sebuah tempat lebih dr 50% jangan masuk. Jadi kitanya harus ikut menjaga sama-sama," tegas Anies Baswedan.

Terakhir Sultan sangat menyesalkan kenapa kasus Covid-19 di Indonesia yang terus signifikan. Adapun saat per hari ini kasus masyarakat yang terinfeksi virus Corona bertambah 4.512 kasus dengan total 1,67 juta orang yang pernah terinfeksi.

"Kasus tiap hari bertambah, begitupun dengan varian baru yang telah masuk ke Indonesia. Maka harus ad upaya pencegahan dan penindakan terhadap virus Covid-19. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mengenai kebijakan terkait Covid jangan melihat dari sisi populis dan tidak populisnya saja. Sebab yang harus diutamakan adalah keselamatan serta kesehatan rakyat banyak," tutupnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Kasus Dugaan Perekrutan Honorer
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Diperiksa Polisi Sebagai Saksi Kasus Dugaan Perekrutan Honorer

"Ada 13-14 pertanyaan lah. Pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ujar Ansar.

Baca Selengkapnya
Respons Pj Wali Kota Tanjungpinang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
Respons Pj Wali Kota Tanjungpinang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Polres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Baca Selengkapnya
Polisi Ini Tetap Semangat Bekerja Walaupun Harus Pakai Kruk untuk Berjalan, Keluarga Setia Mendampingi
Polisi Ini Tetap Semangat Bekerja Walaupun Harus Pakai Kruk untuk Berjalan, Keluarga Setia Mendampingi

Ia membagikan kisahnya berjuang dengan kondisi sakit. Untungnya keluarganya tetap setia mendampingi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga

Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.

Baca Selengkapnya
Mengenal Balimau Kasai, Tradisi Bersuci Sambut Hari Ramadan Khas Masyarakat Kampar Riau
Mengenal Balimau Kasai, Tradisi Bersuci Sambut Hari Ramadan Khas Masyarakat Kampar Riau

Dalam menyambut bulan Ramadan, setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing yang unik dan penuh makna.

Baca Selengkapnya
Sisi Lain 4 Kepala Daerah di Jatim yang Dapat Penghargaan Bergengsi dari Jokowi, Bupati Terkaya hingga Istri Menteri
Sisi Lain 4 Kepala Daerah di Jatim yang Dapat Penghargaan Bergengsi dari Jokowi, Bupati Terkaya hingga Istri Menteri

Mereka menerima penghargaan bersamaan dengan menantu dan putra Presiden RI

Baca Selengkapnya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya