Merdeka.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar karena melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

"Memutuskan hakim terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap hakim tidak terduga sebagai hakim konstitusi," kata ketua MKMK Sukma Violetta dalam sidang MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (16/2).

Sidang itu dihadiri oleh lima orang anggota MKMK yaitu Sukma Violetta, Achmad Sodikin, Anwar Usman, Bagir Manan dan As'ad Said Ali Pelanggaran berat tersebut adalah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama).

Anwar Usman menegaskan, perbuatan Patrialis telah meruntuhkan wibawa MK. Apalagi Patrialis memiliki catatan beberapa kali diperiksa Dewan Etik. Atas dasar itu Majelis Kehormatan berkesimpulan Patrialis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik MK.

"Sesuai pasal 23 huruf H UU MK maka hakim terduga diberhentikan dengan tidak hormat bila melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi," ungkap Anwar Usman yang merupakan anggota MKMK dari unsur hakim konstitusi.

Setelah putusan ini, MKMK akan bertemu Ketua MK Arief Hidayat untuk menyampaikan laporan. Violetta berharap kasus semacam ini tidak lagi terjadi di MK. Mereka berharap ini menjadi kasus terakhir.

"Kita doakan MK jadi lebih baik lagi dengan bercermin dari kasus ini agar lebih amanah, profesional dan hati-hati dalam berperilaku. Integritas harus inheren karena bagaimanapun bangsa ini menaruh harapan besar di pundak 9 hakim konstitusi," ungkap Violetta.

Dia juga meminta seluruh semua pihak menjaga marwah dan wibawa jabatan hakim konstitusi sehingga MK tetap menjadi peradilan konstitusi yang adil, bersih dan terpercaya.

Dalam perkara ini, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman.

Tujuan pemberian uang adalah untuk mempengaruhi putusan dalam uji materi Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.