Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pejabat sekarang menggunakan norma hukum tetapi tidak berdasarkan moral. Mestinya, seorang pejabat harus mundur bila sudah salah secara moral meski belum dinyatakan bersalah secara hukum.

"Orang sekarang melanggar hukum itu kalau belum ketahuan tidak malu, meskipun sudah jelas korupsi, 'kamu korupsi lho', ini pejabat ini, 'kamu korupsi menyalahgunakan ini', 'lho kan saya belum diadili', ketika disuruh mundur 'enggak saya belum diputuskan oleh hakim', hakimnya takut sama dia," katanya dalam diskusi dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) serta sejumlah pimpinan universitas di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

"Itu kan dia menggunakan norma hukum tetapi tidak berdasarkan moral, itu yang lepas sekarang," ujarnya.

Padahal, kata dia, sudah ada TAP MPR Nomor 6 tahun 2001. Isinya, pejabat yang bersalah secara moral harus mundur meski belum dibuktikan salah secara hukum.

"Sehingga dulu kita membuat TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Isinya apa? pejabat yang bersalah secara moral meskipun belum dibuktikan secara hukum harus mundur, itu ada di TAP MPR sampai sekarang, tapi enggak ada orang yang begitu," ucapnya.

Menurut Mahfud, pejabat sekarang tidak merasa bersalah melanggar hukum selama belum ditangkap polisi atau KPK. Dia bilang, saat ini sukma dan moral hukum sudah tidak ada.

"Semua kalau belum ditangkap polisi, belum ditahan oleh KPK merasa tidak bersalah, meskipun sudah jelas salah, sudah di tahan KPK pun masih ngamuk, 'saya enggak salah katanya', moralnya udah gak ada," ujarnya.

"Sukma moralnya udah gak ada hukum kita itu sekarang, kehilangan sukma dan moral hukum sehingga hukum menjadi hukum, bukan lagi menjadi dasar moral, moral tidak lagi mendasari hukum," pungkasnya.