Mabes anulir kebijakan Kapolda Jabar soal putra daerah seleksi Akpol

Merdeka.com - Mabes Polri mengakui adanya kebijakan Kapolda Jabar yang memprioritaskan putra daerah dalam proses seleksi calon akademi kepolisian (akpol) di Polda Jabar. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Nomor 702 tentang kuota Putra daerah dan Non Putra Daerah yang beredar dan diterima orang tua.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Setyo Wasisto memastikan, aturan tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Karena itu Mabes Polri memastikan mencabut kebijakan itu. "Ya begitu. Karena itu makanya dianulir," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7).

Terlebih ada sejumlah pelaporan dari orangtua peserta seleksi calon taruna Akpol yang mengadukan keberatan kepada Propam Mabes Polri. Para orangtua tersebut merasa tak terima dengan adanya aturan memprioritaskan putra daerah.

"Ada ketidakpuasan dari para peserta yang tentunya tidak hanya orang tua, calonnya aja nangis, di video kan ada. Bagaimana rasanya ketika dia sudah tes, sudah merasa ranking yang terbuka, nilai bagus ternyata tidak diluluskan hanya karena dianggap bukan putra daerah," tutur Setyo.

Mabes Polri menegaskan akan menganulir kebijakan Kapolda Kapolda Jabar tentang kuota Putra daerah dan Non Putra Daerah. Selain itu pihaknya juga akan membatalkan keputusan Kapolda Jabar tentang penentuan kelulusan calon taruna terpilih.

Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan buka suara terkait kisruh yang terjadi pada penerimaan calon taruna akademi kepolisian (akpol) 2017 oleh panitia daerah. Secara tegas Anton membantah memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan calon prajurit Polri.

"Itu enggak ada (prioritas daerah). Tidak pernah ada surat keputusan itu. Hanya berdasarkan penilaian-penilaian yang sampai saat ini juga belum selesai," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7). (mdk/noe)