MA Berhentikan Sementara Hakim PN Balikpapan yang Terlibat Kasus Suap

Senin, 6 Mei 2019 19:32 Reporter : Merdeka
MA Berhentikan Sementara Hakim PN Balikpapan yang Terlibat Kasus Suap Aksi Teatrikal Depan Gedung Mahkamah Agung. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat lantaran diduga menerima suap pemulusan perkara pemalsuan surat atau penipuan.

Terkait hal ini, Ketua Mahkamah Agung (MA), melalui surat keputusannya nomor 78/KMA/SK/V/2019, memberhentikan hakim Kayat untuk sementara waktu.

"Memberhentikan sementara dari jabatan PNS/hakim tersebut, terhitung 3 Mei 2019," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro yang membacakan surat keputusan tersebut di kantornya, Jakarta, Senin (6/5).

Meski diberhentikan sementara, hakim Kayat tetap mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen.

"Terhitung 1 Juni 2019, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku," jelas Andi.

Peluang Sanksi untuk Ketua PN Balikpapan

Andi juga menambahkan, MA juga tak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi ke Ketua PN Balikpapan.

Hal ini berdasarkan Maklumat Ketua MA nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, yang dimana berisi bahwa; MA akan memberhentikan Pimpinan MA atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

"Pasti kita akan melakukan pemeriksaan juga. Manakala ada pejabat pengadilan melakukan pelanggaran, atasan langsungnya juga dimintai tanggungjawabnya. Apakah telah melakukan pengawasan berkala atau optimal, secara berkesinambungan," jelas Andi.

Dia meyakini bahwa Ketua PN Balikpapan akan juga diproses juga untuk melihat sejauh mana sudah melakukan pengawasan. Meskipun, dirinya tak tahu persis proses itu sudah dilakukan apa belum.

"Akan nanti. Sementara belum dapat informasi, tapi itu kita komitmen untuk melakukan (perbaikan). Ketua Pengadilan Negeri bisa diperiksa kalau tidak melakukan pengawasan optimal," jelas Andi.

Terkait desakan mundur terhadap Ketua MA Hatta Ali karena lemahnya pengawasan terhadap hakim, Andi menilai hal itu tidak relevan,

"Bicara soal pembinaan dan pengawasan, ini tidak henti-hentinya dilakukan, karena ini tanggungjawab meraih kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Indonesia. Mahkamah Agung sudah melakukan pembinaan dan mengeluarkan Perma," ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah mengantisipasi agar tidak terjadi suap, jual beli perkara, dan lain sebagainya. Namun, ini tak lepas juga karena faktor individu.

"Sistem sudah ada, regulasinya sudah dibuat sedemikian, pembinaan langsung kita turun ke lapangan memberikan pengawasan berjenjang, kita tidak yang sudah terbukti. Jadi menurut kami, ini tidak terlepas juga faktor individu, faktor integritas daripada aparat peradilan sendiri," jelas Andi.

MA, tegas dia, tak pernah putus asa dan berkerja keras untuk melakukan pembinaan. Namun, Andi juga menjelaskan, jumlah hakim, termasuk panitera dan lainnya di daerah yang mencapai ribuan, menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari.

"Ke depan kami akan lebih serius lagi melakukan pembinaan dan pengawasan," tegas Andi.

Dia menambahkan, jika dibandingkan dengan hakim yang masih ada dan menjunjung integritas, jauh lebih banyak daripada hakim yang kena operasi tangkap tangan komisi antirasuah ini. "Kalau KPK dengan jumlah stok hakim, itu jauh. Masih banyak hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi," tutur Andi.

Karenanya, dia menegaskan, tak relevan jika ada pihak-pihak yang meminta Hatta Ali mundur dari Jabatannya. Karena sudah banyak yang dilakukannya selama ini. "Kami tidak menutup mata akan adanya hal-hal seperti itu, tapi rasanya tidak seimbang kalau Ketua Mahkamah Agung yang sekarang bekerja keras, melakukan reformasi peradilan, lantas disuruh mundur," ungkap Andi.

Diketahui, dari OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yakni hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, advokat Jhonson Siburian, dan pihak swasta Sudarman.

Hakim Kayat dijanjikan menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Sudarman yang tengah berperkara di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sudarman terjerat kasus pemalsuan surat bersama dua terdakwa lainnya.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Kayat disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Sudarman dan Jhonson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini