Lonjakan Kasus Covid-19 Mengkhawatirkan, Wali Kota Bogor Usul PSBB Diberlakukan Lagi

Merdeka.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi Covid-19 diberlakukan kembali. Menurutnya, PPKM Mikro saat ini sudah tidak dapat mengendalikan penularan virus.

"Saya kira kita harus berempati kepada tenaga kesehatan yang terus bertumbangan. Semakin lamban dalam mengambil keputusan, semakin banyak nakes yang bertumbangan," kata Bima, Minggu (27/6).

Bima menilai, nakes yang positif terpapar virus justru akan memengaruhi pelayanan terhadap kasus Covid-19, serta berpengaruh pada target vaksinasi. Jika pemerintah pusat tidak bergerak cepat, Bima khawatir semakin banyak korban berjatuhan.

"Jangan lupa, nakes yang terpapar, bukan hanya memengaruhi pelayanan terhadap kasus Covid-19, tapi jumlah nakes yang terpapar juga memengaruhi target vaksin. Siapa yang akan memberikan vaksin nantinya? Tidak semua orang bisa melayani. Jadi ini harus dipikirkan. Di Kota Bogor semakin banyak nakes terpapar," tegasnya.

Bima berharap pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan kebijakan instan seperti dilakukan beberapa bulan belakangan. "Jadi tidak bisa kebijakan diambil nanti malam untuk berlaku besok. Tidak bisa. Karena kita perlu pengondisian anggaran di sektor formal dan informal. Kita perlu mobilisasi warga, semua supaya memastikan warga tetap bisa makan, terutama yang kerja harian," sebutnya.

"Saya ada komunikasi dengan Menkes. Saya sampaikan data-data di Kota Bogor seperti apa. Ini saya kira masukan agar didengar oleh pemerintah pusat. Karena kepala daerah terbatas kewenangannya," ucap dia.

Bima menilai situasi Covid-19 di daerahnya sangat mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, 300 warganya terkonfirmasi positif. Bahkan, hampir seluruh rumah sakit yang ada di Kota Hujan mulai penuh.

Bima menjelaskan, pada Minggu (27/6) sekitar pukul 14.00 WIB tambahan kasus mencapai 262 orang. Saat ini, 3.023 orang masih dinyatakan positif Covid-19.

Bima memastikan, RSUD Kota Bogor pun sudah penuh untuk pasien dewasa. "Secara keseluruhan Bed Occupancy Rate (BOR) mendekati penuh. Sudah hampir semuanya terisi. Persentase kenaikan kasus terkonfirmasi positif minggu ini sebesar 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen. Angka-angka ini mengkhawatirkan," papar Bima.

Menurutnya, penyebaran cepat varian baru Covid-19 yang terus bermunculan, tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi. Penambahan kapasitas tempat tidur pun tidak dapat mengimbangi jumlah kasus baru Covid-19.

Sementara kebijakan reaktif, seperti pelarangan mudik, pembatasan mobilitas, sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan. Menurut Bima, PPKM yang diterapkan selama ini belum terlihat maksimal untuk mengatasi persoalan yang makin berat.

"PPKM tidak akan efektif bila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro. PPKM yang berjalan di wilayah tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan ketika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tegas dan ketat di wilayah makro," tegasnya.

Dalam skala wilayah, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam memperkuat kebijakan. "Karena apa pun yang kita lakukan, tidak mungkin melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor dan lainnya. Jadi tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," jelas Bima.