Merdeka.com - Harga sawit terus melonjak sejak beberapa bulan terakhir di tahun 2019. Hingga kini, Tandan Buah Sawit (TBS) dihargai sekitar Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram.

Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, pemerintah melalui Inpres Nomor 6/2019 tentang rencana aksi nasional (RAN) kelapa sawit berkelanjutan adalah kebijakan yang melompati batas dan waktu.

"Semua dirangkum dalam satu instruksi untuk menjadikan sawit Indonesia benar-benar merah putih," ujar Gulat kepada merdeka.com, Senin (30/12).

Gulat berharap, para menteri yang sudah dibebankan tugas oleh Presiden Joko Widodo melalui Inpres tersebut supaya serius untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan dan hambatan kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir.

Persoalan dan hambatan sawit yang paling dominan saat ini, seperti sawit dalam kawasan hutan. Lalu tataniaga harga TBS, peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, peningkatan pemasukan pajak dari sektor hulu kelapa sawit.

"Serta hambatan hilirisasi sawit, petani sawit menjadi petani CPO, kampanye negatif sawit yang berujung kepada boikot sawit di negara-negara importir CPO, dan terakhir konsep dan modeling sawit berkelanjutan untuk perkebunan sawit rakyat," kata Gulat.

Menurut Gulat, dalam konsep sawit Indonesia, tidak cukup hanya berbenah dari dalam, namun juga harus dikombinasikan antara perbaikan sistem dalam negeri dan politik perdagangan internasional atau melawan kampanye negatif.

"Petani sawit memang perlu dan utama untuk dikedepankan baik dalam sektor hulu dan hilir, tapi akan sia-sia jika CPO kita tidak laku di pasar internasional karena boikot dan berbagai hal lainnya. Ingat, 70 persen CPO kita masih tujuan ekspor," ucapnya.

Gulat menyebutkan, perpaduan tersebut harus saling sinergis, terobosan B30 telah meluluhlantakkan kesombongan asing terhadap sawit Indonesia.

"Kita tidak perlu takut, seperti kata Presiden Jokowi, CPO kita pakai sendiri ini adalah pukulan hebat bagi negara importir CPO. Sesungguhnya negara-negara pengimpor CPO berharap, Indonesia cukup bermain di B15. Ketakutan negara pengimpor CPO Indonesia sudah nampak sejak 10 tahun lalu yaitu dengan lobi-lobi diplomatik politik perdagangan," kata Gulat.

Melimpahnya CPO, kata Gulat, akan mengakibatkan CPO dijual murah. Namun dengan B30 dan seterusnya akan menjadi saingan bagi negara pengimpor CPO.

Sebagai petani, Gulat mengaku bersyukur dengan tekanan-tekanan UE terhadap Sawit Indonesia, karena dengan tekanan tersebut Indonesia semakin kaya ide dan kreatif untuk mencari solusi pemanfaatan kelapa sawit sebagai anugerah terindah dari Tuhan kepada NKRI.

Produksi CPO 2018, 43 juta ton dengan total ekspor 34,71 juta ton. Dari sini dapat diketahui bahwa konsumsi dalam negeri berkisar 30 persen.

"Kondisi inilah yang membuat negara importir CPO manja. Dengan B30 maka konsumsi CPO dalam negeri akan semakin tinggi, yaitu bertambah 4 juta ton. Atau secara total B30 akan menyerap 11 juta ton per tahun, bahkan akan semakin meningkat dengan suksesnya peluncuran B30 oleh Presiden Jokowi. Apalagi kuatnya trend peralihan dari batubara ke Biodiesel," jelasnya.

Idealnya konsumsi CPO dalam negeri berada pada angka 60 persen. Jika konsumsi dalam negeri mencapai 60 persen, maka negara importir CPO akan berubah menjadi merana.

"Negara kita pantas mendapatkan harga yang harus dibayar oleh pemakai CPO luar negeri. Selama ini sawit Indonesia selalu dikonotasikan dengan negatif terhadap lingkungan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal," ujar Gulat.

Negara-negara yang selalu ribut dengan isu lingkungan saat ini harus membayar dengan mahal jasa ekosistem dari Industri kelapa sawit Indonesia. Karena 51 persen CPO sawit Indonesia sudah menganut keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, sisanya masih terus berbenah dengan berbagai perbaikan.

"Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting), semuanya ini sudah terpenuhi untuk produksi CSPO Indonesia yang diperkirakan sudah mencapai 21 juta ton (RSPO dan ISPO) per November 2019," imbuhnya.