Legislator Golkar Tak Mau Jokowi Jadi Sasaran Kritik karena Menkeu Salah Prediksi
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting. Penilaian Misbakhun itu didasari pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Menkeu dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5-4,7 persen. "Ternyata pada 5 Mei 2020 BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I), pada tingkat 2,97 persen," ujar Misbakhun melalui layanan pesan kepada wartawan, Senin (18/5).
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu juga mengkritisi SMI yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Misbakhun menjelaskan, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp852,9 triliun menjadi sekitar Rp1.028,5 triliun," tutur Misbakhun.
Misbakhun sudah sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07 persen sebagai prakiraan awal. Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona (COVID-19) yang berefek ke seluruh sektor perekonomian.
Namun, Misbakhun mengaku tak menyangka SMI mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27 persen. Selain itu, wakil rakyat asal Pasuruan tersebut juga mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
"Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR. Saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu sebelum memasuki masa reses sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional," sambung Misbakhun.
Oleh karena itu Misbakhun menganggap Menkeu SMI gagal membuat prediksi yang tepat. "Perubahan besaran defisit ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting," tegasnya.
Misbakhun pun mengingatkan Menkeu memanfaatkan dukungan politik DPR dalam merumuskan kebijakan. "Jangan malah terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru di saat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun," katanya.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang Menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Ia justru mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu dalam merumuskan kebijakan.
"Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena Menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2023.
Baca SelengkapnyaKeduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya