LBH cium niat tak baik Menteri Jonan dalam kisruh semen Rembang

Merdeka.com - Tuntutan dari petani pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah masih menunggu proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dalam waktu dekat ini akan di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Koalisi Untuk Kendeng Lestari melihat ada niat tidak baik yang akan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, yang mengatakan bahwa tidak ada sumber air tanah di bawah cekungan mata air tanah Watuputih.

Menurut pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rahma Mery, Menteri Jonan mengirimkan surat pernyataan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui surat bernomor 2537/42/MEM.S/2017 tentang dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah Cekungan Air Tanah.

"Dalam surat tertulis bahwa di Watuputih tidak adanya mata air tanah hanya terdapat gua kering tanpa adanya aliran sungai bawah tanah serta tidak dijumpai mata air," kata Siti, di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro nomor 74, Jakarta, Sabtu (1/4).

Padahal sebelumnya, Mahkamah Agung dalam putusan penijauan kembali No. 99/PK/TUN/2016 telah memutuskan bahwa kawasan cekungan air tanah Watuputih tempat PT Semen Indonesia akan melakukan penambangan merupakan kawasan bentang alam karst yang harus dilindungi. Putusan itu dibuat berdasarkan surat hasil penelitian dari Badan Geologi dan Kementerian ESDM ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Siti berharap hasil dari KLHS yang akan dikeluarkan pada pekan depan tetap sesuai dengan fakta-fakta penelitian sebelumnya dan sesuai dengan putusan MA.

"Tetap berharap supaya hasil benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang didapat oleh masyarakat dan dari hasli penelitian sebelumnya bahwa disana memang ada gua mata air kemudian sungai-sungai bawah tanah. Serta penelitian dari Oleh banyak pihak dan pastinya putusan MA," ujarnya.

Kedati demikian, YLBHI tetap ingin Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas putusan yang telah dibuatnya.

"Proses KLHS masih kita tubggu tp kita meminta kepada presiden jokowi ubtuk menindak tegas Ganjar Pranowo," pungkasnya.