Kurang sosialisasi, program perubahan trayek angkot di Bogor diundur

Merdeka.com - Program rerouting atau perubahan trayek dengan cara menghapus angkot di pusat kota kemudian diganti bus tiga perempat yang sedianya dimulai awal Februari kembali molor. Hal itu disebabkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) memprotes dan mengancam aksi mogok massal.

Selain itu, tak adanya pemberitahuan maupun penjelasan lebih lanjut terkait rencana realisasi rerouting angkot yang dipersiapkan Selasa (24/01) lalu dan bakal diberlakukan pada awal bulan ini, diduga karena ketidaksiapan Pemkot Bogor. Bahkan tak sedikit sejumlah pengemudi angkot dengan layanan trayek yang kena dampak dari rerouting mengaku belum mengetahui secara pasti teknisnya.

"Saya sendiri bingung, nantinya trayek saya yang biasa melayani penumpang dengan rute Cimahpar-Ramayana (Bogor Trade Mall), kalau memang dilarang masuk pusat kota lewat mana dan bagaimana dengan tarifnya, jika lebih jauh dari rute awal," ungkap Asep Saepudin, sopir angkot 05 Cimahpar-Ramayana, Selasa (08/02).

Hal senada diungkapkan M Opik, 45, sopir angkot trayek 07 Ciparigi-Warung Jambu-Ramayana. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pemberitahuan, tapi sudah mendengar dan melihat langsung rute perubahan trayeknya melalui layanan pesan singkat atau boradcast whatsapp. "Tapi itu juga masih bingung. Sampai sekarang enggak tahu kenapa ternyata belum juga diberlakukan," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bergeming saat dikonfirmasi sejumlah wartawan saat ditagih janjinya yang sesumbar segera merealisasikan dan siap melakukan rerouting angkot pada awal bulan ini, namun faktanya belum juga ada tanda-tanda penghapusan angkot pusat kota segera dihapus. "Saat ini kita fokus sosialisasi dulu," ujarnya, singkat.

Saat ditanya kembali sampai kapan sosialisasi tersebut dilakukan, bukankah ini sudah lewat dari awal bulan yang sesuai rencana bakal langsung diujicobakan rerouting tersebut. "Sampai maksimal," ketusnya.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengakui alasan belum juga diterapkan rerouting angkot sesuai rencana dikarenakan masih banyak menyisakan polemik. "Selain itu masih minimnya koordinasi pihak Dishub (Dinas Perhubungan) dengan Organda Kota Bogor maka diundur hingga betul-betul siap," katanya, kemarin.

Bahkan pihaknya meminta Dishub Kota Bogor selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sektor dari kebijakan rerouting angkot agar segera mengintensifkan koordinasi dan sosialisasi, sehingga saat diberlakukan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Menurut Usmar, melakukan koordinasi dan sinkronisasi merupakan acuan dasar sebelum membahas persoalan-persoalan yang bakal mencuat pasca diberlakukannya rerouting. "Ini kita belum bicara soal angkot-angkot yang masuk dari wilayah lain. Maka, yang paling penting adalah penguatan terhadap dasar regulasi. Sekarang harus digenjot," terang Usmar.

Tak hanya itu lanjut dia, selain berkoordinasi dan komunikasi intensif dengan instansi terkait, pihaknya menekankan tentang pentingnya mematangkan regulasi. "Maka selain diperlukannya kejelasan regulasi, dibutuhkan juga ketegasan dari aparat untuk menjalankan program tersebut," ungkapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Bogor Mochamad Ischak AR mengungkapkan hingga saat ini bersikukuh menolak kebijakan tersebut dan mengancam mogok massal jika Pemkot Bogor tak juga melibatkan dalam pembahasan perubahan trayek yang berdampak pada tarif. "Kami ingin setiap awal penyusunan rute Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) dilibatkan. Itu sudah menjadi keharusan, Jadi kami tidak sepakat kalau rerouting langsung main launching saja," ujarnya.

Bahkan pihaknya sangat menyayangkan kebijakan besar terkait penataan transportasi di Kota Bogor ini juga belum ada koordinasi dengan para wakil rakyat. "Saya sempat mengadu ke DPRD, ternyata Pemkot sendiri belum ada koordinasi dengan DPRD. Yang jelas jika Pemkot tetap memaksakan untuk segera melaunching tak ada jalan lain selain melakukan mogok massal," terangnya. (mdk/ded)