Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di The Istana Singapura, Jumat (27/4) malam. Di hadapan para kepala negara ASEAN, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap serang siber.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kerja sama yang erat di bidang teknologi digital dan keamanan siber antar negara anggota ASEAN.

"Kita tahu terdapat penyalahgunaan data pribadi dari pengguna Facebook. Di ASEAN kita perlu memastikan kerangka kerja sama di bidang keamanan siber juga memuat pelindungan data pribadi. Untuk itu kerja sama siber merupakan keharusan," ujarnya seperti diberitakan Antara, Sabtu (28/4).

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa potensi ASEAN di bidang e-commerce sangat besar. Menurut dia, pada 2025 pengguna internet ASEAN akan meningkat 3 kali lipat menjadi 600 juta.

"Pembelanjaan e-commerce diproyeksikan mencapai hampir USD 90 miliar dan total ekonomi berbasis internet akan mencapai USD 200 miliar," tuturnya.

Karena itu, ia menilai kawasan ASEAN perlu bangun kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pengembangan kebijakan keamanan siber dan inisiatif 'capacity building' termasuk melalui the ASEAN Cyber Capacity Programme, the AMCC, dan the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre.

Dalam pernyataan para kepala negara dan pemimpin ASEAN terkait kerja sama keamanan siber di antaranya disebutkan perlunya negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan langkah-langkah dan upaya membangun kepercayaan diri dan mengadopsi norma-norma umum, sukarela, dan tidak mengikat dari perilaku masyarakat agar dapat berlaku tanggung jawab di dunia maya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan dunia maya untuk kepentingan ekonomi dan integrasi.

Untuk itu ditekankan manfaat adanya dialog dan kerja sama dalam isu keamanan siber dengan mitra dialog, beberapa pihak lain, platform-platform lain yang diketuai negara-negara anggota ASEAN termasuk ARF dan ADMM-plus.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.