KPU Tak Permasalahkan BPN Tolak Tandatangan Hasil Rekapitulasi di Jateng

Senin, 13 Mei 2019 18:29 Reporter : Nur Habibie
KPU Tak Permasalahkan BPN Tolak Tandatangan Hasil Rekapitulasi di Jateng Rekapitulasi tingkat nasional di KPU. ©Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Merdeka.com - Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas lawannya sebesar 16.825.511, sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 4.944.447. Hasil itu berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah.

Ternyata, hasil atau kemenangan secara telak yang diperoleh Jokowi-Ma'ruf di Jawa Tengah ini telah ditolak oleh Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan. Ia menganggap adanya dugaan kecurangan di Provinsi Jawa Tengah.

"Banyak masalah dan itu tidak terjawab (dugaan kecurangan di Jawa Tengah)," kata Ferry di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Dia mengaku, adanya dugaan kecurangan itu seperti soal beberapa saksi dari BPN yang dihalang-halangi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian, penukaran hasil rekap C1 yang tak sebagaimana mestinya.

"Jadi banyak kejadian seperti itu, untuk adilnya, BPN meminta di Jawa Tengah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang)," ujarnya.

Ferry mengungkapkan, penolakan tandatangan hasil rekapitulasi bukan hanya dilakukan di Jawa Tengah saja. Melainkan juga di Banten dan DKI Jakarta.

Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan atau bukan karena menang atau kalah. Melainkan untuk persoalan atau masalah keadilan dalam sebuah kompetisi yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Ini bukan soal sesuatu angka menang dan kalah, kita juga enggak ada pikiran ke MK. Bagi kita ini bentuk keberatan yang mendasar dari MK," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan soal BPN yang menolak tandatangan hasil rekapitulasi nasional di Jawa Tengah. Meskipun tak ada tandatangan, proses rekapitulasi tetap akan berjalan.

"Enggak ada masalah, siapapun boleh kalau memang tidak ingin tandatangan. Tidak menghambat proses rekapitulasi di setiap level," tutupnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini