KPU sambangi MPR bahas pelantikan Jokowi-JK
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi gedung parlemen Senayan. Sedianya mereka akan menemui pimpinan MPR guna membahas pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober mendatang.
"Ya membahas teknis dan prosedur administrasi saja, sesuatu yang administrasi harus dilaksanakan. Hasil pemilu sudah kami tetapkan, kami yang punya otoritas itu, presiden terpilih sudah ada dan tinggal di lantik," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).
Lanjut dia, pertemuan hari ini juga tidak akan membahas Perppu Pilkada yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya pertemuan ini memang dikhususkan guna membahas pelantikan Jokowi-JK saja.
"Tidak, tidak bahas Perppu Pilkada. Ini khusus mengenai pelantikan," terang dia.
Dari pantauan merdeka.com terlihat juga Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Arief Budiman dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Mereka bersama-sama memasuki ruang Nusantara III.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaJalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya