KPU Heran Pemilu 2019 Disebut Buruk Padahal Sengketa Menurun

Merdeka.com - Jumlah sengketa yang diajukan peserta pada Pemilu serentak 2019 jauh menurun dibandingkan pemilu 2014. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, penurunan jumlah sengketa yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2019 sekitar satu per tiga dari Pemilu 2014.

"Jumlah sengketa yang diajukan menurun. 2014 itu ada 904 sengketa sekarang kan hanya 340. Itu jauh berkurang, mungkin satu per tiga lebih. Dari 340 hanya 250 teregister," katanya di Hotel Mercure Jakarta, Selasa (2/7).

Dia mengungkapkan, Pemilu 2019 lebih kompleks karena merupakan Pemilu serentak pertama dan lebih banyak jumlah TPS dan pemilih. Meski demikian, sengketa yang dilayangkan lebih sedikit.

"Dengan jumlah pemilu yang banyak, tapi jumlah yang diajukan ke MK untuk Pileg jauh lebih sedikit untuk yang diajukan 5 tahun lalu, 5 tahun lalu itu lebih heboh," ujarnya.

Oleh karena itu, Arief mengaku, heran ada beberapa pihak yang menyebut Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang terburuk.

"Saya enggak tahu kenapa beberapa orang bilang pemilu yang buruk. Padahal kalau kita kita lihat data kuantitatif ada perbaikan," jelasnya.

Dia mencontohkan perbaikan dan kelengkapan dari sistem informasi KPU, salah satunya Situng.

"Misalnya penyajian datanya paling lengkap, yang paling banyak diakses orang misalnya sidalih dan situng," tutup Arief.

Sebelumnya, KPU mengaku siap menghadapi 250 sengketa Pileg yang akan dimulai pada 9 Juli 2019. Adapun Rekap PHPU DPR/DPRD sebagai berikut:

1. PKB: 17 perkara

2. Partai Gerindra: 21 perkara

3. PDI Perjuangan: 20 perkara

4. Partai Golkar: 19 perkara

5. Partai NasDem: 16 perkara

6. Partai Garuda: 9 perkara

7. Partai Berkarya: 35 perkara

8. PKS: 13 perkara

9. Partai Perindo: 11 perkara

10. PPP: 13 perkara

11. PSI: 3 perkara

12. PAN: 16 perkara

13. Partai Hanura: 14 perkara

14. Partai Demokrat: 23 perkara

15. PA: 1 perkara

16. Partai SIRA: 1 perkara

17. PDA: 1 perkara

18. PNA: 1 perkara

19. PBB: 12 perkara

20. PKP Indonesia: 3 perkara

21. Pihak Lain: 1 perkara

Total 250 perkara

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com