KPK tangkap lagi kepala daerah, Mendagri bilang 'kami perlu lebih kerja keras'

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Kini giliran Wali Kota Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi yang jadi 'pasien' KPK usai ditetapkan tersangka suap senilai Rp 1,5 miliar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali harus mengungkap rasa keprihatinannya atas insiden ini. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, kepala daerah terangkap KPK dalam kasus suap.

"Mengecewakan, prihatin sebagai Mendagri dan sekaligus indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal," kata Tjahjo dalam siaran persnya, Minggu (24/9).

Tjahjo mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperbaiki demi mencegah kepala daerah main mata dengan para pengusaha. Di antaranya, pembenahan sistem, penerapan e- goverment didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-Procurement, e-permit (perizinan) dan sebagainya.

Begitu juga dengan mengurangi pilkada biaya tinggi, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah dan sebagainya. Selanjutnya reorientasi perilaku kepemimpinan kepala daerah seperti komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas.

"Membangun budaya organisasi, walau tetap berpegang pada azas pradug tidak bersalah sampai keputusan hukum tetap. Inisiasi gerakan antikorupsi dengan menanamkan nilai-nilai malu, revitalisasi pengawasan melekat di birokrasi hingga sanksi yang lebih tegas," jelas Tjahjo.

Politikus PDIP ini juga berkomitmen untuk inspektorat daerah terus di tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP. Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang dibenahi dengan menambah menjadi 50 persen modul berisi substansi antikorupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasionsl revolusi mental.

"Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangan, termasuk sekolah, media, pengusaha, dan Parpol. Dan diri saya sendiri sebagai Mendagri," kata dia.

Untuk kurangi kasus OTT kepala daerah, maka peran semua pihak sangat penting untuk memilih kepala daerah yang diusungnya dengan integritas dan komitmen antikorupsi yang kuat. Walau belum sepenuhnya, kata dia, namun upaya ke arah recruitment calon kepala daerah sudah mulai dilakukan dengan adanya psikotes dan sekolah-sekolah partai juga diklat calon kepala daerah di sejumlah partai.

"Saya berharap, OTT Wali Kota Cilegon ini yang terakhir. Prinsip, ayo kita kawal bersama untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih sesuai Nawa Cita ke dua. Kemendagri meminta semua kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai kepala daerah secara konsisten," kata Tjahjo.