Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK tanggapi santai tudingan PKS soal vonis Luthfi Hasan Ishaaq

KPK tanggapi santai tudingan PKS soal vonis Luthfi Hasan Ishaaq Bambang Widjojanto . Merdeka.com

Merdeka.com - Usai pembacaan vonis 16 tahun penjara bagi Luthfi Hasan Ishaq (LHI) membuat beberapa tokoh dari PKS menyatakan argumen keberatan dengan vonis itu. Salah satu bagian yang diserang kubu PKS, adanya perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) dalam vonis itu.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, angkat bicara soal itu. Dia menilai vonis yang putuskan hakim sudah sesuai dengan tindakan LHI dalam kasus itu. Bahkan dia menilai mestinya hukuman Luthfi memang harus lebih berat daripada Ahmad Fathanah.

"Secara sepintas, kalau dibandingkan vonis LHI dan Fathanah, LHI harus lebih tinggi. Yang menarik dari kasus itu kan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terbukti aktif dan pasif," kata Bambang di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Bambang mengungkapkan, tokoh-tokoh PKS yang menyerang KPK menyebut vonis itu diatur dan ada diskriminasi. Menanggapi hal itu, Bambang merasa alasan yang digunakan akan setting dan diskriminasi terhadap LHI dianggap absurd.

"Argumen itu absurd. Masyarakat pencari keadilan, masyarakat yang jadi korban itu makin cerdas. Pernyataan menyesatkan begitu sudah tidak ada gunanya. Lebih baik refleksi, mengakui, tobat, daripada membuat penyesatan-penyesatan," papar Bambang.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
Anggota KPPS di Kendal Meninggal Dunia saat Penghitungan Suara
Anggota KPPS di Kendal Meninggal Dunia saat Penghitungan Suara

Sorang anggota KPPS di Kendal, Teguh Joko Pratikno (43) meninggal dunia saat penghitungan suara pada Rabu (14/2) sekitar pukul 23.30 WIB.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Nilai TPPU Naik Jadi Rp20 Miliar, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Segera Diseret ke Persidangan
KPK Ungkap Nilai TPPU Naik Jadi Rp20 Miliar, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Segera Diseret ke Persidangan

Angka tersebut naik dari temuan awal tim penyidik KPK terkait TPPU tersangka Gazalba Saleh mencapai Rp9 miliar.

Baca Selengkapnya
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Baca Selengkapnya
Buka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Buka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat

Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.

Baca Selengkapnya