KPK Sita 11 Mobil Usai Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

Penggeledahan dilakukan selama dua hari, yakni pada 14 hingga 15 Mei 2025, di rumah Robert yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan.

Rumah Robert Bonosusatya digeledah penyidik KPK itu di wilayah Jakarta.

Mobil itu disita karena diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita.

Sebanyak 11 unit mobil mewah yang disita dari rumah Ketum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno kini berada di Rupbasan KPK, Jakarta.

Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno tiba di Gedung KPK dengan didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Dia tidak banyak bicara soal pemeriksaannya.

Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded.

KPK menggeledeh kediaman Ahmad Ali dan Japto di kasus TPPU Rita lantaran ketiganya memiliki hubungan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah ketum Ormas Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

KPK menggeledah rumah politikus Partai NasDem Ahmad Ali, terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Tessa enggan membeberkan hasil dari penggeledahan tersebut karena masih berlangsung.

Sebelumnya, sejumlah aset di kediaman Silmy juga telah disegel oleh KPK dalam rangkaian OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Wamen Imipas itu jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Silmy Karim telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi bersama 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025.

Para tersangka langsung menarik uang dari rekening bank, hingga akhirnya dibelikan emas.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

Silmy menerima jatah uang tersebut sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023-2024 dan berlanjut saat menjadi Wakil Menteri Imipas periode 2025-2026.

Saat ditanya alasan permintaan tersebut, Elza menegaskan pihaknya menilai Nanik mengetahui persoalan yang menjadi objek penyidikan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, program prioritas itu ternyata memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

Tim kuasa hukum Reza Gladys menyambut positif putusan ini, menyatakan bahwa semua argumen yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani.

Para peserta diajak untuk melihat lebih dekat bagaimana media digital beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Saat ini, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara penyidik masih mendalami kronologi dan motif di balik peristiwa tersebut.

BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU P2SK secara resmi diundangkan.