KPK sebut inovasi cegah korupsi di Jabar akan ditiru 17 provinsi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji penerapan tiga inovasi dalam hal pelayanan publik untuk tercegah dari upaya praktik pungli. Tiga inovasi ada di Jawa Barat (Jabar) ini bakal diadopsi di 17 provinsi lain untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Deputi Pencegahan KPK Nurul Ihsan Al Huda, usai bertemu Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (18/10). "Mereka akan mereplikasi tiga sistem ini," katanya Nurul Ihsan.

Adapun tiga sistem ini, adalah pendapatan, tunjangan pegawai dan perizinan. Untuk penerapan tersebut, KPK bakal menggelar workshop bagi 17 gubernur di Indonesia. Terutama untuk menerapkan sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), layanan e-Samsat, dan perizinan terpadu milik Pemprov Jabar.

Dalam workshop nanti 17 provinsi langsung menerapkan ketiga sistem tersebut karena jika harus merancang dari awal biayanya akan tinggi. "Setelah diimplementasikan tahun depan kami monitoring agar ini juga dibuat regulasi dan disiapkan SDM-nya. Jadi teknologi ini hanya salah satu upaya memperbaiki sistem," ucapnya.

Penerapan dilakukan di 17 provinsi dianggap KPK memiliki kerawanan tindak pidana korupsi. Selain itu, ada juga daerah baru memiliki kepala daerah.

"Prioritas kami kepala daerah yang baru, ada juga Riau dan Banten yang gubernurnya terkena kasus di KPK," tandasnya. Dia menyebut workshop bakal digelar pada November mendatang yang dihadiri pimpinan KPK langsung.

Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa, menjelaskan lembaga antirasuah tersebut akan mengadopsi tiga inovasi. Yang pertama adalah e-Samsat. "Pemprov Jabar sudah menerapkan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk 1-5 tahun cukup di ATM, ini mengurangi signifikan pungli. Ini jadi bahan replikasi KPK untuk melakukan pembinaan dan pencegahan di beberapa provinsi," ujar Iwa.

Kedua, lanjut dia, KPK juga menjadikan sistem manajemen kepegawaian Pemprov terkait renumerasi pegawai yang sudah berjalan dengan lancar. Penerapan TPP dinilai baik oleh KPK karena Pemprov Jabar berhasil melakukan penghematan juga menghapus honorarium pegawai.

"Jadi tidak ada honor lagi dalam APBD Provinsi, serta kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan belanja public," terangnya.

Selain itu penerapan perizinan terpadu satu pintu yang diinisiasi oleh BPMPT. Kesuksesan ketiga program ini membuat KPK meminta agar Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai narasumber workshop yang akan digelar KPK bersama gubernur 17 provinsi.

"Nanti juga ada MoU dimana software Pemprov Jabar akan diberikan pada provinsi-provinsi lain dengan supervisi deputi pencegahan KPK. Sistem 3 program ini akan dihibahkan untuk replikasi," tandasnya. (mdk/ang)