KPK mulai serang Jokowi dan para menteri

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menyentik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama memimpin negeri ini, Jokowi dianggap belum mampu menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, KPK menyindir efektivitas program menteri Jokowi yang dianggap segudang, tapi dampaknya belum dirasa oleh rakyat.

Padahal, saat hendak memilih menteri, Jokowi menggandeng KPK untuk memastikan menteri-menteri Jokowi bebas dari korupsi dan memiliki semangat antikorupsi. Seiring dengan berjalannya waktu, KPK kini malah mengkritik Jokowi dan para menterinya yang dianggap belum mampu menekan angka korupsi di Indonesia.

Berikut kritikan-kritikan KPK terhadap Jokowi dan para menterinya seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (4/12):

KPK kritik lelang jabatan Kemenkeu

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengkritik seleksi terbuka pejabat teras, terutama direktur jenderal pajak, Kementerian Keuangan.Seharusnya, seleksi dilakukan tim independen. Bukan dilakukan menteri keuangan dibantu oleh panitia seleksi (pansel). Sementara, dua dari lima anggota pansel berasal dari internal Kemenkeu."Kami pernah diminta (pendapat) oleh Kemenkeu soal seleksi terbuka ini. Kami sampaikan, itu jangan hanya dari orang pajak saja tetapi juga ambil dari luar pajak. Lalu yang menyeleksi itu harus orang independen jangan menterinya saja," ujar Johan usai menghadiri diskusi soal korupsi di Indonesia, di Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (4/12).Menurutnya, pajak merupakan komponen vital penerimaan negara. Sehingga, sudah sepantasnya pemilihan pucuk pemimpin lembaga pemungut pajak dilakukan tim independen."Kalau seleksi terbuka yang milih menterinya sama saja. Kemenkeu harus berbesar hati untuk mendengar dari tim independen dan masyarakat. Ada contohnya, itu pansel pimpinan KPK," kata dia.Saat ini, lanjut Budi, KPK hanya diminta menelusuri rekam jejak calon dirjen pajak.

KPK Sebut Jokowi belum mampu menekan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan nyali orang-orang buat melakukan tindak pidana rasuah belum menunjukkan tanda-tanda meredup. Bahkan mereka mempertanyakan peran Presiden Joko Widodo dalam menekan korupsi di Indonesia.Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, sampai saat ini belum melihat ada upaya dari Jokowi dan para menterinya buat serius memberantas korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Padahal awalnya mereka berharap Jokowi bisa membawa perubahan bagi pemberantasan korupsi."Pada awal kami menduga semula begitu Pak Jokowi terpilih dan para menteri ke sini itu kegiatan korupsi menurun drastis. Tapi kita dikagetkan dengan peristiwa penangkapan ini," kata Adnan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12).

KPK kritik menteri Jokowi programnya segudang, tidak efektif

Adnan juga mengatakan saat ini banyak menteri di Kabinet Kerja memiliki program segudang. Dia mempertanyakan efektivitas program itu dan dampaknya buat rakyat, serta transparansi penggunaan anggarannya.Menurut Adnan, pekerjaan rumah Jokowi saat ini adalah buat memberantas korupsi di tingkat daerah. Sebab dia merasa meski semangat pemerintah sudah bulat memerangi korupsi, tapi kenyataan di daerah malah berbanding terbalik."Kita masih berusaha keras bagaimana agar korupsi di level pemda ini bisa kita berantas. Ke depan menurut saya daerah menjadi tantangan," ujar Adnan.