KPK: Mahasiswa Unila Masuk Lewat Jalur Suap Harus Diberi Sanksi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Universitas Lampung (Unila) bersikap tegas terhadap mahasiswa baru yang masuk lewat jalur suap. Ketegasan itu akan membuat praktik suap penerimaan mahasiswa baru tak terulang kembali.

"Seharusnya ada konsekuensinya, karena masuknya ilegal dengan cara menyuap. Kita harap sanksi itu betul-betul ditegakkan untuk memberikan efek jera pada mahasiswa yang lain di universitas yang lain juga," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Selasa (23/8).

Alex menyebut, sejauh ini memang pihaknya belum menerima adanya informasi praktik serupa terjadi di universitas negeri lainnya di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti praktik tersebut benar-benar tidak ada.

"Sejauh ini informasi yang kami terima tidak ada, mudah-mudahan benar-benar enggak ada. Atau semua sama-sama senang. Kalau semua sama-sama senang, sama-sama untung, kan enggak ada yang lapor. Kecuali ada pihak yang dirugikan," jelas Alex.

Terungkap karena Laporan

Sementara terungkapnya praktik suap di Unila ini, menurut Alex, lantaran ada pihak yang merasa dirugikan dan melapor kepada KPK. Sementara belum ada laporan adanya praktik suap di kampus lain.

"Kemarin kebetulan ada pihak yang dirugikan yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya jelek waktu SMA itu, tidak pintar, kok lolos, sementara anak saya yang lebih pintar enggak lolos. Artinya ada yang dirugikan kemudian melaporkan," papar Alex.

KPK menetapkan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Unila tahun akademik 2022.

Selain Karomani, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi selaku pihak swasta atau terduga penyuap.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Karomani memasang tarif hingga Rp350 juta bagi calon mahasiswa yang ingin lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Unila.

"Terkait besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM (Karomani) diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan," ujar Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan Persada, Minggu (21/8/2022).

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com.