KPK geledah rumah tersangka penyuap pejabat MA di Malang

Merdeka.com - Tim penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menggeledah rumah advokat Awang Lazuardi Embat di Kabupaten Malang. Awang adalah salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap penundaan salinan putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Sekitar pukul 12.00 WIB, tujuh petugas dengan rompi KPK menggeledah rumah Awang di Jalan Jambewan Gang 3/4B Nomor 49 RT 06/RW 19, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Rumah sekaligus kantor praktik Awang sebagai pengacara.

Rumah pengacara Awang Lazuardi Embat digeledah KPK ©2016 merdeka.com/darmadi sasongko

Setelah sekitar dua jam melakukan penggeledahan, penyidik KPK bergeser ke rumah Nomor 49. Rumah itu adalah tempat tinggal Awang.

Pagar rumah warna hijau itu terlihat dalam kondisi tertutup. Beberapa polisi nampak berjaga di depan rumah.

Sementara tampak seorang perempuan diduga istri Awang sedang dimintai keterangan. Perempuan berjilbab itu diajak keluar mencari berkas di sebuah mobil Nissan Serena warna perak bernomor polisi L 1914 FV, terparkir di depan rumah.

Tepat pukul 15.00 WIB, petugas KPK meninggalkan kedua rumah. Namun, mereka menolak memberikan keterangan dan langsung meluncur dengan tiga buah mobil.

Awang ditangkap penyidik KPK, dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (12/2). Di tempat terpisah, tim penyidik juga membekuk pengusaha Ichsan Suaidi (IS), dan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna (ATS). Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil menyita uang sekitar Rp 400 juta dari Andri di rumahnya kawasan Gading Serpong.

Setelah sehari semalam diperiksa, KPK menetapkan Andri sebagai tersangka penerima suap. Awang dan Ichsan Suadi juga bernasib sama.

Awang dan Ichsan disangka sebagai pemberi suap. Mereka dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Andri disangka sebagai penerima suap. Dia dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.