KPK Dorong Transparansi Pendidikan Anti Korupsi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia, tidak bisa diselesaikan dengan sekedar operasi penindakan. Selain memproses pihak yang disangka terlibat korupsi, KPK juga mendorong transparansi sistem serta pendidikan anti korupsi.
"Kami menggunakan tiga strategi. Kami tangkap, iya, supaya tidak takut. Tetapi itu tidak cukup. Kami juga mendorong sistem yang transparan dan sistematis sehingga ketika pejabat itu duduk, dia tidak bisa korup. Selain itu, kita juga buat pendidikan agar masyarakat sadar, semakin tinggi jabatan, bukan berarti keuntungannya semakin tinggi, tetapi amanahnya yang makin berat," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat berbicara dalam Musyawarah Kerja Cabanga (Muskercab) I Pengurus Cabang Mahasiswa Ahlit Thoriqoh Al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (PC MATAN) Jember pada Minggu (21/2).
Seringnya operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, menurut Ghufron tidak selalu menimbulkan efek jera. Padahal, efek jera itu diharapkan bisa mencegah praktik korupsi.
Ghufron juga menyinggung beberapa daerah yang kepala daerahnya tiga kali berturut-turut terjaring OTT KPK.
"Kalau Barcelona atau MU bisa hattrick, ini KPK juga kadang hattrick. Seperti kemarin di Cimahi, sebelumnya juga di Riau dan Medan. Apakah mereka takut ke KPK? Iya takut, tapi hanya takut ketangkep. Kalau aparat penegak hukumnya tidak ada, yang pesta lagi mereka," kata Ghufron.
Transparansi sistem tidak selalu efektif mencegah praktik korup. Bahkan sekalipun ancaman hukuman mati diterapkan.
"Jadi bukan soal hukumnya yang kurang kuat. Karena kalau motivasinya untuk menjabat sudah tidak benar, maka akan mencari celah (untuk korupsi). Karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah sakit hatinya," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) ini.
Karena itu, Ghufron menilai, thoriqoh atau praktik sufistik yang dikembangkan oleh MATAN, diyakini bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah praktik korupsi. KPK juga siap bekerjasama dengan MATAN untuk mengembangkan pendidikan karakter sebagai bagian dari pencegahan korupsi.
"Karena sekarang banyak pejabat yang berburu jabatan hanya sekedar untuk mencari kekayaan dunia dan melupakan tanggung jawabnya. Ini adalah penyakit hati ini yang bisa disembuhkan dengan Thoriqoh,” tutur doktor hukum pidana lulusan Unpad Bandung ini.
Ghufron lantas membandingkan, mental sebagian pejabat saat ini dengan pejabat pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
"Kita bisa bandingkan menteri zaman sekarang dengan zaman Presiden Soekarno dulu. Kita ingat, bagaimana dulu Syahrir dan Wapres Bung Hatta, begitu sederhananya, sampai beli sepatu saja masih harus berhemat dulu. Itu yang kami harap, MATAN harus menjadi organisasi yang mengembalikan jati diri bangsa minimal seperti para pendiri bangsa dahulu," kata dia.
Ghufron juga sempat menyinggung soal isu atau tudingan radikal yang sempat dialamatkan kepada beberapa pegawai KPK sebelumnya. "Sekarang ini, musuh kita bukan lagi soal radikal atau garis keras. Itu sudah old, masa lalu. Tantangan kita sekarang adalah mereka menjadikan harta dan duniawi sebagai orientasi hidup. Karena itu, KPK berharap Matan bisa ikut mendidik mahasiswa agar bisa menjadi mahasiswa agar menjadi generasi yang tidak sekedar mengejar kesenangan duniawi sehingga tergoda korupsi," kata dia.
Sebagai bagian kultural dari MATAN, Ghufron juga berharap diingatkan dan didoakan jika lalai dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan komisi anti rasuah. “Saya minta tolong, untuk tetap memegangi saya. Kalau saya salah, tolong saya dijewer agar saya tidak hanyut dalam penyakit ini. Terkadang ada orang yang hanya teriak-teriak ketika berada di luar sistem,” ujar pria asli Sumenep, Madura ini.
Ghufron memberikan sambutan dalam acara Muskercab MATAN Jember itu dari Jakarta melalui aplikasi zoom. Ghufron merupakan Ketua PC MATAN Jember yang pertama sejak tahun 2016. Sebelum masa khidmatnya di MATAN Jember habis, Ghufron pada tahun 2019 mengundurkan diri karena terpilih menjadi Wakil Ketua KPK.
MATAN merupakan sayap mahasiswa dari Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah atau JATMAN. Organisasi thariqoh yang terafiliasi dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) itu, saat ini dipimpin oleh Habib Luthfi selaku Ra'is 'Am jam'iyah.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye
Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi
OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaKejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron: OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKetua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya