Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon pada tahun 2020.

Sumber merdeka.com menyebut salah satu tersangka adalah Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Sementara dua lainnya kepala perwakilan regional unit usaha retail inisial AM, dan pegawai Pemkot Ambon berinisial AEH.

"Iya," kata sumber merdeka.com membenarkan saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka, Kamis (12/5).

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan penyidik memang sedang mengusut kasus korupsi berkaitan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon pada tahun 2020.

"Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dalam perkara dugaan TPK suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon Tahun 2020," kata Ali dalam keterangannya.

Soal siapa saja yang menjadi tersangka, Ali menjelaskan KPK akan mengumumkan saat rilis resmi bersamaan konstruksi perkara sekaligus penjelasan terkait upaya paksa penangkapan dan penahanan.

"Untuk informasi lengkap perihal, siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan belum dapat kami sampaikan dengan detail," ujarnya.

"Pengumuman tersangka akan dilakukan ketika upaya paksa penangkapan disertai penahanan dilakukan," sambungnya.

Tiga Orang Dicegah

Ali menambahkan, untuk kasus ini KPK juga telah meminta kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pencegahan terhadap mereka yang tersangkut dalam perkara ini.

"Saat ini KPK juga telah meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," katanya.

Meski tidak disebutkan siapa yang dicekal, namun Ali menyebut sudah ada tiga nama yang dikantongi.

"Setidaknya ada 3 orang yang dicekal bepergian ke luar negeri dimaksud.

Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan.