KPK apresiasi TNI tetapkan tersangka baru korupsi helikopter AW-101

Rabu, 9 Agustus 2017 16:53 Reporter : Yunita Amalia
Helikopter AW-101. ©2017 istimewa

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi atas penetapan tersangka baru terkait korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101 di TNI-AU terus berjalan. Lembaga antirasuah itu juga menegaskan proses penyidikan di atas kasus tersebut masih berlanjut.

"Untuk penyidikan kasus pembelian heli, saat ini penyidik masih mempelajari dan mendalami kasusnya. Kami mengapresiasi pihak TNI yang penyidikannya sudah ada kemajuan," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (9/8).

Kendati demikian, dia belum bisa memastikan pihak lain yang turut serta dalam pengadaan helikopter asal Inggris tersebut. "Masih proses penyidikan," ujarnya singkat.

Seperti diketahui polisi militer kembali menetapkan satu tersangka dalam Sus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta weslah awet 101 di tl aku pada beda udah 2016 2017 di sebelumnya telah menetapkan empat anggotanya sebagai tersangka yakni Kolonel Kal FTS SE, Marsekal Pertama TNI FA, Letnan Kolonel WW, dan pembantu Letnan dua SS.

"Pada hari ini penyidik meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan terhadap Marsekal Muda TNI SB yang dalam perkara ini pernah menjabat sebagai asisten perencanaan kepala staf angkatan udara," kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko di Rapimnas Hanura, Bali, Jumat (4/8).

Perbuatan Marsda SB dinilai melanggar pasal 103 KUHP militer tentang kejahatan terhadap tindak ketaatan terkait pengadaan pembelian helikopter AW 101. Marsma SB juga dianggap menyalahgunakan wewenang jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHP Militer dengan cara mempengaruhi bawahan sesuai perintahnya.

Akibat perbuatannya Marsda SB diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini KPK juga telah menetapkan Presdir PT Diratama Jaya mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka tersangka. Irfan diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan AW 101. [noe]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.