KPK akan tuntut koruptor seberat-beratnya, seperti Irjen Djoko

Sabtu, 2 November 2013 19:30 Reporter : Andrian Salam Wiyono
KPK akan tuntut koruptor seberat-beratnya, seperti Irjen Djoko Sidang vonis Djoko Susilo. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan sanksi tambahan yang bakal dibebankan kepada koruptor. Sanksi itu guna memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatan korupsinya lagi.

"Sanksi sedang kami kembangkan. Kami ingin tingkatkan sanksi berat," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, usai menjadi pembicara 'Seminar Nasional Keterkaitan Psikologi dan Korupsi, Kajian Psikologi Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia', di Gedung Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Bandung, Sabtu (2/11)

Bambang mencontohkan pengenaan sanksi tambahan seperti pada Ahmad Fathanah dan Irjen Pol Djoko Susilo. Mereka selain dituntut hukuman tinggi, juga dijerat pidana tambahan berupa pengganti kerugian negara.

"Misalkan Fathanah kita tuntut 17 tahun. Djoko juga tinggi. Bukan hanya itu tapi ada tindak pidana tambahan. Itu artinya kita ingin mendorong, supaya sanksi lebih keras. Tapi KPK tidak punya wewenang di pengadilan, tapi meningkatkan tuntutannya," ujar Bambang.

Menurut Bambang, proses pembahasan sanksi tambahan itu telah selesai pada draf awalnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pengadilan terkait hal itu.

"Jadi ini lagi dibahas. Draf awal sudah selesai, tinggal tools-nya. Jadi nanti korupsi di sektor kesehatan beda dengan pendidikan dan lingkungan. Nanti yang diukur dampak kerugian," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Bambang menjelaskan, jika ada kasus korupsi soal jembatan, pihaknya akan mengukur dampak kerugiannya. Diukurnya bukan hanya dalam kerugian jangka pendek namun juga jangka panjangnya.

"Misal, jembatan ambruk di Kalimantan Kukar. Kalau nanti ada korupsi lagi di situ dampaknya sudah diukur, kan jembatan itukan punya long life. Misal 50 tahun umurnya tapi 10 tahun sudah hancur, 40 tahun harus bayar. Terus itu kan ada sektor ekonomi berkembang. Akibat rubuh itu ada kerugian ekonomi. Nanti dihitung. Selanjutnya ada kerugian lain misal mobil yang masuk dari jembatan rubuh itu harus bisa diukur, dengan begitu koruptor harus bisa membayar atas apa yang telah dilakukan," papar Bambang.

"Ditambah lagi dengan misalnya si penegak hukum itu kan bekerja harus dibayar, itu ditanggung koruptor. Itu semua bisa dihitung. Ini yang akan dilakukan KPK," pungkasnya.

Terakhir, Bambang berharap proses pengajuan sanksi tambahan ini akan cepat diproses. "Ini memang wacana, tapi jadi tools, ini perlu kebijakan. Nanti diujicoba, terus lihat pengadilannya mau atau tidak. Ini sudah diimplementasikan tools-nya. Saya maunya cepat. Kan UU bukan saya yang kuasai," tutupnya.

[has]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK
  3. Kasus Korupsi
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini