Merdeka.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS, Raden Arif Nur Fikri meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab terkait publikasi dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Ini menanggapi sikap pemerintah yang belum membuka hasil investigasi TPF Munir ke publik.

"Jangan melempar tanggung jawab baik itu Menko Polhukam maupun Presiden. Pemerintah punya tanggung jawab untuk dokumen tersebut, sebagai kepala pemerintah siapa? Jadi jangan lempar tanggung jawab," katanya di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).

Arif menegaskan, Presiden Joko Widodo harus mengumumkan hasil investigasi TPF Munir. Sebab, pemegang kewenangan tertinggi di Tanah Air adalah Presiden.

"Jangan beralasan kita enggak punya dokumen dan segala macam," ucapnya.

Dia melanjutkan, pemerintah sebetulnya tidak bisa beralasan tak memiliki dokumen TPF Munir. Sebab, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Kalau berdasarkan sidang KIP, dokumen itu sudah diserahkan ke Kementerian, Presiden, di situ ada Setneg, Setkab. Seharusnya dokumen itu terarsip di Kementerian Sekretariat Negara," kata Arif.

"Nah (kalau dokumen itu tidak ada) artinya kearsipan di pemerintah yang tidak baik. Kalau memang dari awal pemerintah ada itikad baik, inikan sebenarnya ada yang disembunyikan sehingga akhirnya pemerintah tidak mau membuka informasi TPF itu," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Menko Polhukam Wiranto dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menelusuri dokumen TPF Munir. Namun, hingga saat ini belum ada progres dari instruksi tersebut. Menurut Teten, yang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada publik soal TPF tersebut adalah Wiranto.

"Sebenarnya harusnya yang memberi keterangan Pak Wiranto," ucap Teten.