Kompolnas Ungkap Kondisi AKP Dadang Usai Tembak Mati Rekan Polisi: Kemarin Tidak Mau Makan, Sekarang Sudah Normal

Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati bagi mantan Kabagops Polres Solsel, Dadang Iskandar, atas kasus pembunuhan rekan sesama polisi. Apa motif di balik tragedi ini?

AKP Dadang tampak mengenakan baju tahanan penempatan khusus (patsus) yang berwarna kuning

AKP Dadang Iskandar, dijatuhi hukuman etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian atau PTDH.

Putusan itu mengejutkan hingga Dadang tertunduk lemas di depan majelis hakim sidang etik

AKP Dadang Iskandar dijatuhi hukuman etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian atau PTDH.

AKP Dadang Iskandar terbukti bersalah dan melakukan perbuatan tercela dalam kasus polisi tembak polisi.

Sidang etik itu berkenaan kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar di mana dirinya sebagai pelaku.

AKP Dadang Iskandar sempat mengancam personel polisi sesaat sebelum menembak rumah dinas Kapolres Solok Selatan

Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (purn) Arief Wicaksono Sudiutomo membeberkan sejumlah fakta kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

Polda Sumatera Barat (Sumbar) masih mengusut kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan menegaskan kondisi AKP Dadang tidak terbukti mengalami gangguan jiwa

Kompol Anumerta Ulil dinyatakan gugur saat melaksanakan tugas.

Posisi Arief digantikan AKBP M Faisal Perdana. Sementara Arief dipindahtugaskan sebagai Pamen Stamops Polri.

Ia mengatakan, saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan untuk pidana umumnya di Jakarta.

Kapolri juga meminta kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi pada anggotanya yang memegang senpi.

Pihak keluarga mendiang Kompol Ulil juga tak diberi informasi terkait putusan etik AKP Dadang Iskandar

Sosok Kabag Binetika Rowabprof Divpropam Polri Kombes Armaini membacakan putusan terhadap mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.

Anggota DPR mengusulkan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas tambang ilegal.

Sepanjang tahun 2025, sektor jasa keuangan di kawasan APAC mengalami 52% dari total serangan hacker global.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berupaya menemukan strategi untuk mengundang kembali investasi modal agar masuk ke dalam negeri.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan berbagai modus yang digunakan pelaku untuk memasarkan narkotika berkedok vape tersebut.

DPR, Pemerintah dan para pemangku kepentingan lintas instansi finansial hari ini menggelar rapat dan konsolidasi di DPR.

ATR/BPN saat ini sedang mempertimbangkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah wakaf.

Posisi Wakil Menteri Imipas akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan, sementara tugas kementerian dinilai tetap berjalan dengan baik dan normal.