Komisi VIII DPR minta Bawaslu turun tangan soal kasus PKH di Lamongan

Merdeka.com - Adanya kasus seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan yang dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena kedapatan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 dalam Pilkada Jawa Timur disesalkan Komisi VIII DPR. PKH yang menggunakan uang negara seharusnya bisa netral dari hiruk pikuk Pilkada.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi kesejahteraan sosial, Iskan Qolba Lubis. Menurut Iskan, Bawaslu harus turun tangan dalam kasus ini.

"Bawaslu yang mempunyai tugas menjaga pilkada secara adil dan sehat seharusnya turun tangan. Apakah kasus ini terjadi secara masif atau atau individu saja. Karena ini sangat tidak etis," ujar Iskan Qolba Lubis dalam perbincangan dengan merdeka.com, Rabu (25/4).

Politisi PKS ini tidak ingin uang negara dalam Program Keluarga Harapan dimanfaatkan segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi termasuk dalam rangka pilkada. Menurutnya seorang petugas pendamping PKH harus netral.

"Karena program ini pakai uang negara etikanya netral. Makanya Bawaslu harus turun tangan dalam kasus ini, apakah ada gerakan masif dalam kasus ini atau tidak?" imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini karena dia kedapatan menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 dalam Pilkada Jawa Timur. P

Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM. Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1. Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, siang tadi.