Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah

Rabu, 20 April 2022 15:32 Reporter : Merdeka
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah Komisi II DPR di Sukabumi. ©2022 Merdeka.com/Istimewa

Merdeka.com - Sejumlah pimpinan Komisi II DPR RI melakukan reses ke Sukabumi, Jawa Barat. Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal dan juga dihadiri anggota Komisi II antara lain, Ihsan Yunus, Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Muzani, Irwan Ardi Hasman, Prasetyo Hadi, Muhammad Muraz, Anwar Hafid, Chaerul Anwar, Mardani Ali Sera, Ibnu Mahmud Bilalludin.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan dari Ombudsman, Kementerian ATR BPN, KPU dan Bawaslu.

Anggota dewan ini disambut oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sukabumi. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan konsep solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan antara pihaknya dan Komisi II.

"Adapun pembahasan tersebut terkait penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang pada tahun 2022, mengalami penurunan dari jumlah Rp. 41 miliar pada tahun sebelumnya, kini hanya sekitar Rp. 3 miliar. Kami masih belum mengetahui alasan menurunnya besaran DID, meski semua indikator yang disyaratkan telah terpenuhi, dan Kota Sukabumi masuk dalam klaster A," ujar Achmad Fahmi, Rabu (20/4).

Kemudian, lanjut dia, terkait SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kementerian Dalam Negeri yang masih menyebabkan kendala di tingkat Pemerintah Daerah terkait pembatasan kewenangan daerah.

"Dibahas pula mengenai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang kini dibebankan kepada Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat," tutur dia.

Wali Kota pada kesempatan tersebut menyatakan rasa terima kasihnya atas pemilihan Kota Sukabumi sebagai locus pusat kegiatan wilayah, sehingga permasalahan yang dialami Pemerintah Kota Sukabumi maupun daerah di sekitar, bisa mendapatkan advokasi dari Komisi II DPR RI maupun lembaga negara lainnya.

Baca juga:
Fakta-Fakta Unik Seputar THR PNS di Ramadan 2022
Tak Hanya PNS, PPPK dan Presiden Juga Terima THR di 2022
Kemendikbudristek Buka Perekrutan Guru PPPK pada 2022, Ini Daftar Penempatannya
Mendikbudristek Paparkan Perekrutan Guru PPPK di DPR
Jumlah PNS di Indonesia Capai 3.995.634, Didominasi Pendidikan Sarjana
Data BKN: Jumlah PNS Alami Penurunan, PPPK Naik Drastis

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Komisi II DPR
  3. Sukabumi
  4. PPPK
  5. APBD
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini