Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejumlah pimpinan Komisi II DPR RI melakukan reses ke Sukabumi, Jawa Barat. Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal dan juga dihadiri anggota Komisi II antara lain, Ihsan Yunus, Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Muzani, Irwan Ardi Hasman, Prasetyo Hadi, Muhammad Muraz, Anwar Hafid, Chaerul Anwar, Mardani Ali Sera, Ibnu Mahmud Bilalludin.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan dari Ombudsman, Kementerian ATR BPN, KPU dan Bawaslu.

Anggota dewan ini disambut oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sukabumi. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan konsep solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan antara pihaknya dan Komisi II.

"Adapun pembahasan tersebut terkait penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang pada tahun 2022, mengalami penurunan dari jumlah Rp. 41 miliar pada tahun sebelumnya, kini hanya sekitar Rp. 3 miliar. Kami masih belum mengetahui alasan menurunnya besaran DID, meski semua indikator yang disyaratkan telah terpenuhi, dan Kota Sukabumi masuk dalam klaster A," ujar Achmad Fahmi, Rabu (20/4).

Kemudian, lanjut dia, terkait SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kementerian Dalam Negeri yang masih menyebabkan kendala di tingkat Pemerintah Daerah terkait pembatasan kewenangan daerah.

"Dibahas pula mengenai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang kini dibebankan kepada Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat," tutur dia.

Wali Kota pada kesempatan tersebut menyatakan rasa terima kasihnya atas pemilihan Kota Sukabumi sebagai locus pusat kegiatan wilayah, sehingga permasalahan yang dialami Pemerintah Kota Sukabumi maupun daerah di sekitar, bisa mendapatkan advokasi dari Komisi II DPR RI maupun lembaga negara lainnya.

(mdk/ded)