KNKT Sarankan Pembuatan Jalur Penyelamat di Titik Rawan Kecelakaan Jember-Banyuwangi

Merdeka.com - Kasus kecelakaan truk beruntun yang terjadi di sekitar jalur perbatasan Jember-Banyuwangi pada Kamis (13/8) lalu, ternyata mengundang perhatian dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Investigator Senior KNKT, Achmad Wildan bahkan turun dalam investigasi untuk mendalami penyebab kecelakaan yang melibatkan dua truk dan lima sepeda motor itu.

"Saya dapat laporan dari Dishub Jember tentang kejadian ini, dan di jalur itu sudah sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh rem blong. Maka saya ambil keputusan untuk turun langsung (melakukan investigasi)," ujar Achmad Wildan usai menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Dinas Perhubungan, Polda Jatim dan Organda di kantor Dishub Jember pada Selasa (18/8).

Sejumlah pejabat tingkat provinsi dan nasional juga ikut serta dalam rapat melalui zoom, selama beberapa jam.

Penyelidikan sementara polisi menyebutkan, kecelakaan terjadi antara lain karena truk Fuso yang membawa 16 ton kedelai dari Banyuwangi itu, remnya blong. Kapasitas muatan juga melebihi batas maksimal, yakni enam ton. Namun dari investigasi KNKT, kendaraan tersebut berangkat dalam keadaan rem yang cukup baik.

Rem kendaraan kemudian menjadi blong (brake fading, berkurangnya kekuatan rem), karena sopir truk tersebut terlambat menurunkan perseneling. Seharusnya gigi perseneling diturunkan ke tingkat terendah saat awal melewati jalan menurun. Di sisi lain, sopir truk terus membunyikan klakson yang menyebabkan kekuatan rem menjadi ikut turun.

"Seharusnya dia menggunakan gigi perseneling rendah sehingga tidak perlu mengerem berkali-kali," ujar Wildan.

Pengereman dilakukan secara terus menerus karena turunan di jalur tersebut mencapai sekitar 15 kilometer, berdasarkan investigasi KNKT. Hal ini menyebabkan kampas rem semakin menipis. Sehingga menjelang terjadinya kecelakaan, sopir truk kesulitan menginjak rem karena sudah blong. Selain itu, dia juga tidak bisa memindahkan perseneling ke gigi terendah, karena sudah terlambat.

"Kendaraan ini rem blong itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama karena malfunction dan kedua karena kesalahan si pengemudi. Dalam kasus ini, dia melakukan kesalahan prosedur mengemudi sehingga terjadi brake fading,dan angin tekor," papar Wildan.

Terlepas dari faktor rem, kondisi jalan yang menurun dalam jarak yang amat panjang, juga menjadi faktor utama. Berdasarkan standar keamanan internasional yang dibuat oleh International Road Assessment Programme (IRAP), setiap 1 kilometer jalan menurun, harus disediakan jalur penyelamat. Hal itu tidak ada di jalan menurun penghubung Jember-Banyuwangi. Padahal, sebagai jalur penghubung antar provinsi antara Bali dengan Jawa, jalur tersebur kerap dilewati bus dan truk bermuatan besar.

"Itu sudah diprediksi oleh sains, perlu disediakan apa yang disebut forgiving road, jalur yang memaafkan (jalan penyelamat). Karena potensi terjadi kecelakaan seperti itu sangat mungkin. Sebab, meski teknologi otomotif sudah menyediakan alternatif untuk mengatasi apa yang tadi disebut auxiliary brake, tapi kan tidak semua pengemudi tahu," tutur Wildan.

Jalur penyelamat tersebut di bangun di salah satu sisi jalan. "Di jalur menurun saja, tidak perlu di sisi sebelahnya (jalur menanjak). Dan harus di bangun di kiri jalan, tidak boleh menyeberang, bahaya nanti," papar Wildan.

Penyediaan jalur penyelamat sangat mendesak, karena berfungsi untuk mencegah terjadinya angin tekor dan brake fading (kekuaran rem yang berkurang) serta minyak rem panas yang biasa terjadi pada jalan menurun. Jalan penghubung Jember-Banyuwangi itu memiliki jalur menurun sekitar 15 kilometer dan sama sekali belum ada jalur penyelamat.

"Ya kalau saya jadi menterinya, saya pasang jalur penyelamat minimal empat atau lima. Tapi minimal dua dulu ajalah," papar Wildan.

Sesuai regulasi, yang wajib membangun jalur penyelamat ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Namun diakui Wildan, pembangunan jalur penyelamat itu tidak mudah. Selain karena anggaran, juga masalah pembebasan lahan.

"Pengalaman saya, biasanya masyarakat yang di sekitar tidak mau kalau tanahnya di beli. Karena itu harus ada kerja sama dengan Pemkab Jember untuk mendekati masyarakat dalam hal pembebasan lahan," papar Wildan.

Usulan pembangunan Jalur Penyelamat (Forgiving Road) di jalan penghubung Jember-Banyuwangi itu akan dimasukkan KNKT dalam salah satu poin rekomendasinya. KNKT akan mengirim laporan dan rekomendasi tersebut kepada seluruh instansi terkait, mulai dari Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan hingga pemerintah daerah. "Kita KNKT ini kan di bawah presiden langsung, jadi bisa kita kirim ke semua," tegas Wildan.

Sembari menunggu pembangunan Jalur Penyelamat, KNKT juga akan meminta kepada Balai Besar Pemelihara Jalan Nasional (BBPJN) VIII sebagai penanggungjawab jalur penghubung Jember-Banyuwangi, untuk membangun papan peringatan. Yakni imbauan kepada pengemudi mewaspadai engine break seperti yang terjadi dalam kecelakaan kemarin.

"Seharusnya itu yang bisa dilakukan dulu. Papan peringatan kan tidak begitu mahal," pungkas Wildan.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jember, Sutikno yang mengikuti pemaparan dari KNKT tersebut, mengaku cukup terkejut. "Ternyata rem blong itu ada beberapa faktor. Ini wawasan baru yang belum banyak diketahui, bagaimana untuk menghindari rem blong itu," papar Sutikno.

Organda berharap, perlu ada pembenahan dari pemangku kepentingan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. "Saya tidak membela siapa yang bersalah di sini. Tetapi ke depan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, harus dilaksanakan, salah satunya soal fasilitas jalur darurat yang selama ini belum ada," tutur pengusaha bus angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) ini.

Dari pemaparan yang didapatkan Sutikno, pembangunan jalur darurat penting antara lain mengistirahatkan rem. Sehingga terjadinya vapper lock (kampas rem yang mendidih), bisa dicegah. Selain itu, Organda juga sepakat jika pemerintah lebih memperketat pengawasan muatan. "Di sana kan sudah beberapa kali apalagi itu jalur provinsi. Saya kira itu harus dilaksanakan," pungkas Sutikno. (mdk/cob)