Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memaparkan data perubahan penutupan lahan selama tahun 2011 hingga 2019. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai (PEPDAS) KLHK, Saparis Soedarjanto menyebutkan, DAS Barito yang berada di provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 1.826.646 Hektare (Ha) atau 29 persen dari seluruh total DAS Pulau Kalimantan. Seperti yang diketahui, luas DAS Pulau Kalimantan di empat provinsi yakni 6,2 juta Ha.

Saparis menegaskan bahwa perubahan area hutan terbesar selama tahun 2011-2019 bukan lah untuk area pertambangan. Pertambangan hanya 2 persen atau 37,2 ribu hektare.

Yang paling besar, kata Saparis, yakni untuk lahan pertanian. Baik itu pertanian lahan kering campur semak atau pertanian lahan kering seluas 325.730 Ha. Di urutan ketiga ditempati oleh lahan perkebunan. Luasnya mencapai 236.917 Ha.

“Nah dari 1,8 juta hektare itu sebenarnya paling besar bukan dialihkan untuk pertambangan, tambang hanya 37.224 hektare. Paling besar itu pertanian lahan kering campur semak yang mencapai 391.256 hektare,” kata Saparis saat menghadiri Focus Group Discussion Banjir Kalsel yang diselenggarakan BNPB secara virtual, Selasa (2/2).

Dia pun menjabarkan sumber 37.224 Ha lahan pertambangan itu. Saparis menyebutkan, sebagian besar lahan tambang itu memang merupakan lahan tambang yang sudah ada, luasnya mencapai 47,3 persen atau 17.635 Ha. Lahan permukiman yang dialihfungsikan tercatat hanya 0,2 persen atau 87 Ha.

“Porsi terbesar kedua itu berasal dari pertanian lahan kering campur, luasnya 6.909 hektare. Lalu perkebunan 3.672 hektare. Hutan tanamannya hanya 8,3 persen atau 3.080 hektare,” kata Saparis.

Sementara itu, perubahan fungsi lahan perkebunan yang luasnya mencapai 236.917 Ha itu, sebesar 37,2 persennya atau 88.018 Ha merupakan pertanian lahan kering. Kemudian 38.853 Ha tadinya pertanian lahan kering campur.

“Kalau lahan perkebunan, hutan yang ditutup itu hanya 1,8 persen. Terdiri dari hutan tanaman 2.674 hektare, hutan rawa sekunder 1.245 hektare, dan hutan lahan kering sekunder 535 hektare,” ujarnya.

“Jadi, 236 ribu hektare perkebunan itu, 33 ribu hektarnya memang perkebunan yang sudah ada (eksisting). Area permukiman yang ditutup hanya 0,1 persen atau 290 hektare,” imbuhnya.

Sehingga, dari 1,8 juta Ha luas DAS Barito, luas area hutan hanya tersisa 18,2 persen atau 333.149 Ha. Dengan rincian hutan alam 274.277 Ha dan hutan tanaman 58.872 Ha.

Hutan alam itu terdiri dari hutan lahan kering sekunder 245.947 Ha, hutan lahan kering primer 25.240, hutan rawa sekunder 2.892 Ha, hutan mangrove sekunder 114 Ha, dan yang paling sedikit yakni hutan hutan mangrove primer 84 Ha.

Saparis mengungkapkan bahwa KLHK sudah melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang terdegradasi di DAS Barito, Kalsel. Totalnya, kata dia ada sekitar 70.083 lahan yang direhabilitasi.

"Untuk rehabilitasi melalui skema APBN, pemerintah dan rehab DAS oleh IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) itu totalnya totalnya 70.083 Ha. Rinciannya, hutan alam 2.140 Ha, hutan tanaman 17.941 Ha. Kemudian di luar kawasan hutan itu seluas 50.003 Ha karena IPPKH boleh melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan jika memang kondisinya kritis. Jadi itu cukup luas di sana," kata Saparis menjabarkan.

Dia pun memastikan bahwa data rehabilitasi itu selalu diperbarui jika ada pemenuhan kewajiban dari para pemegang IPPKH. "Data itu selalu kita update jika ada pemenuhan kewajiban oleh IPPKH,” kata dia.

Seperti yang diketahui, Saparis sebelumnya pernah mengatakan bahwa penyebab utama banjir besar di Kalsel yakni karena curah hujan yang tinggi. Dia menepis tudingan pihak yang menyebut bahwa penyebab banjir Kalsel karena hampir 50 persen lahan perhutanannya dikuasai oleh pertambangan dan perkebunan Kelapa Sawit.

Pernyataan ini dikatakan Saparis pada 19 Januari dalam konferensi pers virtual di Jakarta, menyusul pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang lebih dulu diungkapkan saat meninjau banjir Kalsel pada 18 Januari lalu.

"Hujan lah faktor utama yang menyebabkan banjir, karena tinggi sekali. Kalau kita pakai return periode, hujan sebesar itu di daerah Kalsel ternyata terjadi hampir 100 tahun sekali. Jadi biasanya return period dipakai untuk menghitung bendungan biasanya perhitungan bendungan menghitung yang nilai maksimum," kata Saparis dalam konferensi pers virtual KLHK, Selasa (19/1).