Khofifah sebut perubahan SOTK lebih efektif atasi masalah sosial

Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyambut positif perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri. Sebab perubahan tersebut adalah langkah maju daerah dalam menangani masalah sosial.

Ini dikatakan Khofifah saat menghadiri acara Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu petang (5/3).

"Pelantikan SOTK baru dilakukan awal 2017 ini. Dampaknya nanti akan terlihat akhir tahun ini, paling lama dua tahun ke depan," kata Khofifah.

Ketum PP Muslimat NU ini juga menerangkan, dari seluruh provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, baru 60 persen telah mengubah SOTK-nya. Sementara sisanya masih menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya, seperti ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan serta catatan sipil.

Menurut Khofifah, dengan berdiri sendiri, dinas sosial mempunyai lebih banyak energi mengatasi masalah-masalah sosial. "Jika sebelumnya seluruh persoalan sosial daerah ditangani hanya dua sampai tiga pejabat struktural dengan staf yang terbatas rata-rata tujuh sampai delapan orang, maka saat ini jumlahnya meningkat."

"Masalah sosial ini tidak bisa dianggap sepele. Karena itu sudah seharusnya ada dinas yang fokus mengatasinya. Tidak dicampur-campur karena tidak akan nutut (cukup) tenaganya," sambungnya.

Khofifah mengungkapkan, sikap sebagian pemerintah daerah yang menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya karena urusan sosial dipandang hanya menggerogoti APBD, justru bukan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sehingga masalah ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang strategis dalam pembangunan daerah," sesalnya.

Padahal, masih kata Khofifah, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak PAD yang diperoleh. Tapi juga menyelesaikan pelbagai persoalan sosial si daerah seperti kemiskinan, orang terlantar, penanganan bencana alam, juga pemenuhan hak disabilitas.

"Ditambah lagi, saat ini harus mengkordinasikan berbagai bansos, subsidi tunai dan non tunai. Sehingga harus berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan perbankan, Bulog dan lain sebagainya," paparnya.

Karena terbatasnya dukungan struktur, maka berdampak pada terbatasnya sumber daya dan dukungan APBD. "Sehingga berdampak pada kurang maksimalnya penanganan berbagai masalah kesejahteraan sosial di daerah," tuturnya.

Mensos kembali mengingatkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah, yang menyebut urusan sosial termasuk satu dari enam urusan wajib. Sehingga diharapkan pemerintah daerah memprioritaskan struktur tunggal dinas sosial.

Sekadar informasi, dalam kunjungan kerjanya ke Bojonegoro, Khofifah juga membawa bantuan senilai Rp 255,8 miliar. Angka tersebut dibagi dalam sejumlah program. Rinciannya; Program Keluarga Harapan (PKH) Tunai senilai Rp 59 miliar yang disalurkan kepada 31.269 keluarga, PKH nontunai Rp 30 miliar kepada 15.884 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp 166 miliar untuk 121.462 keluarga, bantuan bahan bangunan rumah (BBR) Rp 50 juta untuk empat keluarga, bansos disabilitas Rp 30 juta untuk 10 orang dan bantuan hibah dalam negeri Rp 76 juta untuk 370 keluarga.

Direktur Jaminan Keluarga, Nur Pujiyanto menambahkan PKH merupakan salah satu program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. PKH saat ini menjangkau 6 juta keluarga dan menurut kajian Bank Dunia berkontribusi 0,3 persen dalam penurunan angka kemiskinan.

Terkait perubahan format bansos menjadi nontunai, Nur menjelaskan, saat ini ada tiga juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten yang akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Di tempat sama, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, bantuan sosial yang digulirkan Kemensos ini turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Bojonegoro.

"Bahkan indeks gini rasio atau tingkat ketimpangan di Kabupaten Bojonegoro terendah se Jawa Timur, yang hanya 0,24 persen. Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran, sehingga kemungkinan masyarakat miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil," tandas Suyoto.

Masih dalam lawatan Mensos di sejumlah daerah di Jatim, sebelumnya Ariestia Ramadhany Tagor Harahap mengaku akan ikut mendukung aktivitas Mensos. Artis akrab disapa Risty Tagor ini, bahkan siap mengkampanyekan program-program yang digagas Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Ini diungkap Risty, saat artis kelahiran Jakarta, 12 April 1989 itu turut hadir di acara deklarasi "Stop Kekerasan Anak" di Jombang, Jawa Timur, Minggu (5/3). Acara yang digelar dikediaman advokat Ahmad Rifai itu, juga dihadiri Mensos.

"Bu khofifah itu orang yang luar biasa sekali dedikasinya terhadap Indonesia. Contohnya seperti saat ini, acara deklarasi gerakan stop kekerasan pada anak. Acara ini memberikan manfaat bagi banyak masyarakat," kata Risty di sela acara yang dikemas dengan pemberian santunan dan berbagi kasih tersebut.

Bahkan, Riaty juga mengaku siap menjadi juru kampanye program-program Khofifah. "Insya Allah kalau bisa membahagiakan dan bermanfaat bagi banyak orang, kenapa tidak," tegasnya. (mdk/cob)