Ketum PGI keluhkan pelanggaran HAM hingga radikalisme ke Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Henriette Tabita Lebang menyampaikan masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, hal ini membuat prihatin Gereja di Indonesia.

Hal ini disampaikan Henrietta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat acara Silaturahim dengan Pengurus Pusat dan Pimpinan Gereja Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat.

"Gereja-gereja prihatin pak, dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, belakangan ini. Masih ada masalah pelanggarannya HAM yang belum terselesaikan di berbagai tempat di Indonesia. Termasuk di Papua. Yang menjadi luka bangsa kita yang perlu dipulihkan," kata Henriette, Jumat (24/8).

Selain masalah pelanggaran HAM, Henriette juga mengeluhkan maraknya radikalisme dan politisasi agama. Menurutnya, hal ini tanpa disadari dapat memecah belah bangsa.

"Kami harap pak, fatwa-fatwa agama yang dijadikan semestinya menciptakan kesejukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dan tidak justru menimbulkan keresahan, bahkan menegaskan kelompok-kelompok yang dimarginalkan," terang Henriette.

Pada kesempatan itu, Pendeta Henriette juga menyinggung mengenai Undang Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dikatakan peraturan itu sering digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kelompok marjinal, seperti kasus yang kini dialami Meiliana.

"Pencegahan penyalahgunaan penista agama, yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok marginal, seperti kasus terkini, yang dialami Meiliana," ucap dia.

"Oleh karena itu, hukum yang adil, bagi siapapun, tanpa membedakan, masih menjadi pergumulan bangsa ini," sambung Henriette.

Reporter: Hans JimenezSumber: Liputan6.com