Ketum PBNU ogah diajak diskusi soal program lima hari sekolah

Merdeka.com - Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj menentang keras keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi atas penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017, tentang lima hari sekolah dengan waktu delapan jam. Dia juga menolak tawaran diskusi mengenai hal tersebut.

"Saya diundang oleh siapapun kalau membahas tentang sekolah lima hari saya tidak akan datang," tegas Aqil saat menghadiri acara peluncuran logo santi nasional di kantor PBNU, Kramat Raya, Kamis (10/8).

Dia beralasan, adanya sistem sekolah 8 jam selama 5 hari sama saja menggusur keberadaan madrasah yang ada di Indonesia. Pasalnya, biaya untuk pendidik di madrasah dilakukan secara swadaya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah sebaiknya mencontoh karakter pendidikan seperti yang diterapkan oleh pesantren. "Karakter pesantren sudah paling efektif dan paling nyata," katanya.

Program lima hari sekolah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy masih terus menuai polemik. Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa Cucun A Syamsulrijal menegaskan, pihaknya tegas menolak program yang dikenal dengan nama full day school itu.

Sekretaris Fraksi PKB itu menyimpulkan jika Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ataupun full day school jelas mengambil hak anak dan merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang manut dengan ulama, mengaji di madrasah dan pesantren.

"Jadi tidak berdasar kalau menyebut Cak Imin menyesatkan opini publik. Reaksi publik tidak di galang sejak lama, mereka menahan diri kalau NU turun lihat saja gimana, stabilitas pemerintah terganggu," kata Cucun dalam keterangannya,Jakarta, Rabu (9/8).

Lebih lanjut, Cucun juga mengingatkan PresidenJoko Widodo agar tidak lupa bahwa yang mengantarkan dia untuk bisa duduk di kursi RI 1 adalah guru ngaji madrasah dan kiai pondok pesantren. Cucun kembali menyinggung saat Jokowi dihantam serangan, salah satunya Majalah Obor.

Menurut Cucun yang punya jasa besar meluruskan tudingan negatif untuk Jokowi di tingkat umat adalah NU.

"NU melalui kader-kader aktivis politiknya di PKB meluruskannya. Kalau tanpa itu akan lewat. Kalau guru ngaji sudah kecewa mereka susah diobati bahkan akan menjadi pembicaraan lebih jauh tentang pandangan kebijakan Pak Presiden kalau tidak memanggil Mendikbud membatalkan Permendikbud 23/2017," jelasnya.