Ketua Komisi III DPR Dorong Revisi UU BNN Agar Setara dengan Polri

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengkritik lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) karena tidak memiliki terobosan. Herman bilang, BNN seperti lembaga yang menjadi pelengkap saja. Dia bahkan menyarankan BNN sebaiknya dibubarkan.

"Pernah saya katakan kalau BNN hanya jadi pelengkap bubarkan saja BNN. Ngapain BNN ada, tapi hanya suam-suam kuku, hangat-hangat sebentar hilang. Kenapa karena terobosan organisasi dan kebijakan tidak firm di BNN," ujar Herman dalam rapat Komisi III dengan BNN di DPR, Kamis (21/3).

Herman menilai, permasalahan BNN saat ini adalah tidak ada dukungan pemerintah. Seolah pemerintah tidak memberikan perhatian kepada BNN dan masalah darurat narkoba. Hal itu juga berdampak kepada sumber daya manusia di BNN.

"Hari ini orang di BNN tidak bangga jadi orang BNN. Mengapa? Just do it saja, just melakukan saja tak ada terobosan-terobosan apa-apa, karena pemerintah tidak concern terhadap lembaga BNN," kata dia.

Bahkan, Herman mengungkap, kondisi BNN di provinsi sangat gawat karena permasalahan infrastruktur dan sarana prasarana tidak memadai. BNN provinsi seperti pelengkap saja.

Politikus PDIP ini juga mengungkap, masalah ego sektoral di ranah penindakan narkoba. Misalnya, ketika viral petugas BNN masuk lapas untuk menggeledah tidak dibukakan oleh pihak Lapas. Begitu juga, kerap terjadi aparat yang ditugaskan di BNN sedang bekerja keras justru ditarik oleh institusinya masing-masing.

"Begitu petugas pegawai orang BNN sedang giat melakukan penindakan tiba-tiba pindah keluar BNN ditarik ke markas induk. Artinya, kalau di BNN jangan galak-galak, kalau galak-galak bisa pindah," kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menuturkan, saat ini BNN seolah hanya menjalankan bisnis rehabilitasi. Anggaran negara difokuskan untuk rehabilitasi dan membangun rumah rehab. Padahal, hal ini justru disegani para bandar narkoba.

"Itu kebijakan yang sengaja dimainkan bandar besar supaya kebijakan negara bikin rehab sebanyak-banyaknya toh itu customer, tidak ada yang menjamin setelah direhab tidak jadi pemakai lagi. Pasar itu," tegasnya.

Herman berharap Kepala BNN Irjen Petrus Reinhard Golose bisa meninggalkan legacy selama kepemimpinannya. Dia menyarankan, Irjen Petrus menghadap kepada presiden dan meminta sikap politik yang tegas kepada pemerintah terhadap darurat narkoba.

"Barangkali sampai hari ini belum ada kepala BNN yang berani datang ke presiden secara face to face untuk bicara langsung dengan presiden terobosan apa yang dibikin," tegasnya.

Salah satu terobosan itu adalah dengan merevisi UU BNN. Saat ini UU tersebut masuk daftar panjang Prolegnas. Herman meminta Irjen Petrus bicara dengan presiden segera membahas revisi UU ini karena usulan pemerintah.

Herman bilang, UU BNN ini akan menjadikan BNN institusi yang setara dengan kepolisian dan bisa membangun sinergi. Bagi sumber daya manusia di BNN pun bisa punya kebanggaan dan jenjang karir yang jelas.

"Jadi dalam terobosan undang-undang nanti pak Petrus boleh bicara dengan presiden minta undang-undang itu segera supaya pemerintah lewat Menkum HAM mengirim surat ke DPR untuk segera ditarik dari prolegnas long list untuk jadi prolegnas prioritas. Akan kita bahas itu," pungkasnya.