Ketua DPRD Bali sarankan Komang Swastika kooperatif & berani bertanggung jawab
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Gede Komang Swastika, tengah diburu petugas Mapolresta Denpasar terkait kasus dugaan narkoba. Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait sejumlah temuan saat dilakukan penggerebekan.
Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, ikut menanggapi perihal kasus yang membelit rekannya di dewan.
"Secara pribadi, saya prihatin teman kita seperti ini. Saya dengar peristiwa ini dari pemberitaan di media, dan belum ada komunikasi langsung dengan dia," kata Adi Wiryatama, kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (6/11).
Sebagai teman, dia mengimbau pria yang akrab disapa Mang Jangol keluar dari persembunyian dan secara kesatria menghadapi masalah yang dihadapi. Dengan begitu, persoalan menjadi jelas.
"Selaku kawan, kita imbau rekan kita agar kooperatif, bersikap kesatria. Biar jelas semuanya. Salah, ya salah. Benar, ya benar. Berani untuk pertanggungjawabkan," ujar politikus PDIP asal Tabanan ini.
Rekan-rekan di dewan, lanjut dia, tak ingin mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. "Kita hormati proses hukum. Silakan proses hukum berjalan dan kita tidak ikut campur," tandas mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Dia juga memastikan DPRD Provinsi Bali tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPRD Bali.
"Kami tidak akan memberikan bantuan hukum. Kami taat asas. Kami junjung proses hukum," kata Adi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca SelengkapnyaArya Wedakarna diberhentikan berdasarkan Pasal 48, Ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menaati keputusan tentang sanksi dan tindakan organisatoris.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya