Merdeka.com - Bupati yang tersandung kasus korupsi jauh lebih banyak dibanding Gubernur maupun Wali Kota. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan dan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2004 hingga 2018.

Peneliti ICW Egi Prayogha mengatakan, data ini berdasarkan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari data ICW, sepanjang 2004 hingga 2018, ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Paling banyak yang terjerat kasus korupsi itu Bupati dengan jumlah 62," kata Egi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Dia melanjutkan, untuk Gubernur yang terseret korupsi ada 15 orang. Sedangkan Wali kota 23 orang, Wakil Wali Kota ada 1 orang dan Wakil Bupati ada 3 orang.

Kebanyakan kepala daerah yang masuk daftar 'pasien' KPK karena menerima suap. Ada pula yang karena pencucian uang, maupun karena merugikan keuangan negara.

"Untuk suap itu 45 persen, kerugian negara 30 persen, suap dan gratifikasi 11 persen, gratifikasi 5 persen, kerugian negara dan suap 3 persen, gratifikasi dan pencucian uang 2 persen, suap dan pencucian uang 1 persen dan pemerasan 1 persen," jelasnya.

Sebelumnya,Dari catatan ICW, tahun 2014 dan 2018 tercatat sebagai sejarah. Di mana banyak kepala daerah yang ditangkap KPK di tahun itu.

"Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah), disusul tahun 2014 dengan 14 kasus (kepala daerah) yang ditangani," sebutnya.

ICW juga mencatat wilayah yang paling banyak menyumbang kepala daerah korup yaitu Jawa Timur.

"Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi paling banyak terjadi di Jawa Timur yakni ada 14 kasus," ujarnya.

Di urutan kedua yakni wilayah Sumatera Utara dengan 12 kasus. Disusul Jawa Barat sebanyak 11 kasus. Untuk Jawa Tengah ada 8 kasus, Sulawesi Tenggara 6 kasus, Papua dan Riau ada 5 kasus.

Jumlah kasus korupsi kepala daerah periode 2004 hingga 2018:

2004: 1 kasus

2005: 1 kasus

2006: 4 kasus

2007: 7 kasus

2008: 6 kasus

2009: 6 kasus

2010: 4 kasus

2011: 3 kasus

2012: 4 kasus

2013: 4 kasus

2014: 14 kasus

2015: 4 kasus

2016: 9 kasus

2017: 8 kasus

2018: 29 kasus

Berdasarkan wilayah:

Jawa Timur: 14 kasus

Sumatera Utara: 12 kasus

Jawa Barat: 11 kasus

Jawa Tengah: 8 kasus

Sulawesi Tenggara: 6 kasus

Papua: 5 kasus

Riau: 5 kasus

Aceh: 4 kasus

Banten: 4 kasus

Kalimantan Timur: 4 kasus

Sumatera Selatan: 4 kasus

Bengkulu: 3 kasus

Lampung: 3 kasus

Maluku Utara: 3 kasus

NTB: 3 kasus

Sulawesi Selatan: 3 kasus

Sulawesi Utara: 3 kasus

Kalimantan Selatan: 2 kasus

Kepulauan Riau: 2 kasus

NTT: 2 kasus

Jambi: 1 kasus

Kalimantan Tengah: 1 kasus

Sulawesi Tengah: 1 kasus