Kepala BNPT sebut ada 19 Pesantren terindikasi radikal
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution menyebut ada 19 pondok pesantren yang terindikasi menganut paham radikalisme. 10 Pesantren tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
"Ini hasil pencarian kita di lapangan ada 19 pesantren yang terindikasi radikalisme. Seperti Solo, Boyolali, Ambon dan Poso," kata Saud usai menjadi pembicara dalam Diskusi Publik PKB dengan Deradikalisasi dalam mengangkat bahaya terorisme, Selasa (2/2).
Rencananya, 19 pesantren tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dibicarakan bersama.
"Ini masih pro-kontra karena masih ada perdebatan pesantren-pesantren yang menganut paham salafi, sunni dan yang lainnya," lanjut Saud.
Katanya, dalam rangka umat menjalankan agama caranya bermacam-macam. Ada yang merasa bukan pembelajaran yang radikal karena sejalan dengan ajaran yang diberikan gurunya.
"Tapi kami telah menemukan, apakah pengajarnya, muridnya yang dalam kelompok radikalisme tersebut," ujar Saud.
Rencananya materi-materi pembelajaran dalam pesantren tersebut akan diteliti oleh Kementerian Agama. Saud mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam mencabut izin pesantren yang dimaksud.
Terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap pesantren itu masih dalam tahap perencanaan.
"Setelah didalami baru akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaBPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Kepala BNPT: 148 Teroris Ditangkap
Penangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaSuara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia
Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTemuan BNPT: Budaya Patriaki Beri Andil Penyebaran Paham Radikal pada Perempuan
Budaya patriaki memiliki andil cukup besar dalam penyebaran paham radikal pada kaum perempuan.
Baca SelengkapnyaPBNU: Rajut Kembali Persatuan dan Jaga Perdamaian Pasca-Pemilu
fanatisme perlu dinetralisir dengan mengingatkan bahwa Pemilu hanyalah alat untuk memilih bukan untuk memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya