Kepala BKD Malang ditangkap terkait dugaan pungli penerimaan PNS
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemkab Malang terkait kasus pungutan liar. Adapun yang tertangkap pada OTT tersebut adalah Kepala BKD Kabupaten Malang, Suwandi.
"Laporan dari Kapolres Malang yang saya terima memang begitu. Dia (tersangka OTT) memang bagian memasukkan PNS," kata Anton seperti dilansir Antara, Kamis (27/10).
Ia mengemukakan hal itu di sela acara yang dihadiri Kepala BNN Pusat Komjen Pol Budi Waseso, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, Kasdam V/Brawijaya, Kasarmatim, Kasgartap, dan Ketua PWI Jatim Akhmad Munir.
Informasi dari sumber lain menyebutkan upaya OTT itu dilakukan tim Polda Jatim dan pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jatim, namun Kapolda Jatim menyatakan pihaknya menerima laporan dari Kapolres Malang.
"Dia (tersangka OTT) yang menerima dan menyeleksi calon PNS yang mendaftar selama ini," kata orang nomor satu di jajaran Polda Jatim itu tanpa memberi keterangan lebih rinci.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengakui kendala paling berat dalam penegakan hukum adalah melawan 'musuh' dari dalam.
"Kalau musuh di luar itu gampang mengatasi, tapi kalau 'musuh' di dalam itu yang paling sulit, karena setiap tindakan kita akan selalu bocor kepada musuh di luar, sehingga penegakan hukum bisa gagal," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Polres Kota Malang, Jawa Timur melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) atas pejabat di lingkungan Pemkab Malang. Diduga salah satu yang tertangkap adalah Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Malang.
Kasubag Humas Polresta Malang AKP Nunung Anggraeni membenarkan adanya OTT tersebut, namun masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Semua masih didalami oleh petugas di lapangan.
"Benar (ada OTT), TKP Jalan Soekarno Hatta. Saat ini masih didalami," kata Nunung Anggraeni, Selasa (24/10) malam.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaAntusias Ikut Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Kota Malang, Warga Mengaku Tak Ganti Pilihan
Sebelumnya, 84 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) maupun DPTb.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaJawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca SelengkapnyaNasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya