Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan pihak Telegram akhirnya menemui titik terang atas pemblokiran aplikasi Telegram. Setelah surat dari Kemkominfo dibalas oleh pihak Telegram Pemerintah Indonesia melakukan tindak lanjut dengan membuat persiapan SOP secara teknis.

Ada empat poin penting yang diminta Kemkominfo kepada pihak Telegram. Satu, kemungkinan dibuatnya goverment channel agar komunikasi dengan Kemkominfo lebih cepat dan efisien.

"Dua, Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai trusted flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan di Kantor Kemkominfo di Jakarta, Senin (17/7).

Ketiga, lanjut dia, Kemkominfo akan meminta pihak Telegram untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. Terakhir untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis maupun SDM.

"Kebijakan untuk melakukan penapisan konten radikalisme dan terorisme merupakan tindak lanjut dari penanganan terhadap isu-isu yang mengancam keamanan negara," kata Semmy.

Apalagi saat ini tengah terjadi perubahan geopolitik dan geostrategi di Asia Tenggara seperti peristiwa di Marawi, Filipina Selatan. Isu keamanan negara pun menjadi perhatian.

Sehingga Presiden Joko Widodo meminta adanya penindakan terhadap konten-konten yang dianggap mengancam keamanan negara.

Sebelumnya, Kemkominfo telah bersurat kepada pihak Telegram sebanyak enam kali sejak 29 Maret 2016. Dalam surat itu Pemerintah Indoensia meminta pihak Telegram untuk menghapus konten-konten yang dianggap menyebarkan paham radikal dan teroris.

Setahun tak direspon akhirnya Pemerintah langsung melakukan pemblokiran terhadap aplikasi web Telegram. Atas pemblokiran tersebut pada 16 Juli 2016 CEO Telegram pun menyampaikan permohonan maaf.

Dalam surat tersebut CEO Telegram berkomitmen untuk membuka jalur komunikasi dengan Pemerintah Indoensia lewat Kemkominfo.