Kemenkumham NTB, Inspirasi dan DP3AP2KB NTB Sinergi Lindungi Perempuan dan Anak

Merdeka.com - Pandemi Covid 19 menyebabkan kasus perceraian dan perkawinan anak di NTB menjadi perhatian khusus, dan perempuan berada pada posisi lemah secara hukum maupun sosial. Kondisi ini menuntut sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral untuk memberikan layanan dan manfaat optimal bagi perempuan dan masyarakat.

Hal itu terungkap pada acara presentasi kajian hasil penelitian tentang Analisis Meningkatnya Perceraian di Era Pandemi Covid 19 serta Dampak terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di NTB, kerja sama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Lembaga Inspirasi NTB, di Mataram, Kamis (30/9).

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB, Harniati, dalam kasus perceraian maka perempuan harus punya pengetahuan yang tinggi supaya tidak sering jadi korban.

"Kanwil Kemenkumham NTB menyediakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk mengatasi permasalahan hukum dan HAM, pendampingan dan konsultasi hukum gratis bagi korban perceraian dan Masyarakat NTB," katanya.

Dalam pemaparan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Inspirasi NTB, Ibu Nurjanah S, Pd menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid 19 adalah ekonomi karena terjadinya PHK, kemudian salah satu pasangan menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan perselingkuhan.

Selain itu, menurut ibu Nurjanah, pada masa Pandemi Covid 19, juga terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan masih adanya perkawinan anak

Dalam hasil penelitian tersebut juga terungkap bahwa dalam kasus perceraian acap kali tidak terpenuhi hak atas bersama. "Juga adanya stigma dari masyarakat terhadap perempuan dan anak korban perceraian," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kadis P3AP2KB NTB yang diwakili Kabid Perlindungan Perempuan, Hj Erni Suryani S Sos MM mengatakan, untuk menurunkan permasalahan perempuan dan anak di NTB diperlukan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam penanganannya.

Menurut ibu Erni, perempuan dan anak berada dalam kelompok rentan baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, sering mengalami kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

"Demikian juga pada masa Pandemi Covid 19 ini. Sehingga perlu penyelesaian agar terpenuhi hak-haknya," katanya.

Hasil penelitian ini, menurut ibu Harniati, sangat inspiratif dan bisa menjadi referensi bersama bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam menjawab permasalahan perempuan dan anak melalui implementasi kebijakan dan program dan tindakan yang nyata di lapangan.

Senada dengannya, Ketua Bidang Divisi Penelitian dan pengembangan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB, Dr. Muchammadun MPS M App Ling, mengatakan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya.

"Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan isu perlindungan hak perempuan dan anak oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perempuan dan anak," kata Muchammadun.

Hadir dalam acara tersebut Unsur dari Kemenkumham NTB, Kabupaten dan Kota, Pengadilan Agama, NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, dan DP3AP2KB se NTB, LPA Provinsi NTB, LPA Kabupaten/Kota se NTB, OBH se NTB dan NGO.