Ke KPK, Lulung laporkan Ahok soal Sumber Waras
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan berkaitan dengan sengketa pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 36 hektar.
"Hasil Pansus, Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) ini baru selesai kemarin. Kemarin kita menyerahkan LHP ini ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemudian hari ini ke KPK," kata Lulung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/10).
LHP merupakan hasil pemeriksaan DPRD tanpa menunggu audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Dari LHP terdapat enam kegiatan yang menjadi perhatian Pansus.
"Tetapi khusus RS Sumber Waras itu Rp 191 miliar itu hasil audit Pansus," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) membuat Pansus untuk mengusut tuntas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok menduga Pansus yang dibuat BPK ini mengabdi guna unsur politis
"Tapi kenapa soal RS Sumber Waras mereka bentuk pansus? BPK menemukan apa? Scanner? UPS? Ada enggak dia bikin Pansus? Jadi ini sudah pansus politik. Ya sudah biasa lah," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Namun, Ahok menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Ahok menuding dalam kasus RS Sumber waras, mengapa BPK sampai membuat Pansus dan cenderung mempermasalahkan.
Namun, Ahok tak masalah dengan kinerja Pansus itu. "Ya memang itu haknya dia kan, saya pikir lapor lebih bagus ya," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaEks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca Selengkapnya