Kasus TPPU, Mantan Ketua DPRD Jabar dan Istrinya Dituntut 12 Tahun Penjara

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 12 tahun penjara kepada mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara. Ia dinilai bersalah melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang dalam bisnis SPBU.

Selain penjara, Irfan harus membayar denda Rp 2 miliar. Perbuatannya membuat korban mengalami kerugian hingga Rp58,4 miliar.

Hal yang memberatkan, Irfan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit dalam persidangan. Ditambah, saat peristiwa itu terjadi, Irfan menjabat sebagai pejabat negara. Sedangkan hal yang meringankan, Irfan dianggap sopan.

"Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Suryanagara berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp2 miliar, subsider enam bulan," kata jaksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (25/1).

Jaksa menyebut Irfan dituntut sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 3 jo Pasal 10 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terdakwa lain dalam kasus ini, yang juga istri Irfan bernama Endang Kusumawaty dituntut hukuman yang sama, yakni 12 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

Keduanya dinilai bekerjasama melakukan penipuan terhadap korban bernama Stelly Gandawidjaja selama enam tahun, sejak tahun 2013 hingga 2019.

"Dengan sengaja mengumbar kata-kata bohong selama enam tahun dari tahun 2013 sampai 2019 terhadap saksi korban," kata jaksa.

Diketahui, kasus ini mengemuka pada November 2022 saat Bareskrim Polri menetapkan Irfan dan Endang sebagai tersangka kasus penipuan. Berkas keduanya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Cimahi.