Karut Marut e-KTP, Wapres JK Persilakan DPR Buat Pansus

Selasa, 11 Desember 2018 19:44 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Karut Marut e-KTP, Wapres JK Persilakan DPR Buat Pansus Wapres Jusuf Kalla Buka Rakornas Bawaslu. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan sejumlah anggota DPR Komisi II membuat Pansus untuk mendalami sengkarut kasus e-KTP yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. JK menilai pembuatan pansus penting agar masyarakat, petugas serta para aparat dapat berhati-hati.

"Menggalangkan pansus e-KTP silakan, itu juga penting sehingga masyarakat, petugas-petugas dan aparat-aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau pansus silakan itu juga penting," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

JK mengatakan e-KTP tetap harus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Sebab, kata dia terdapat lebih dari 3 juta orang yang akan berumur 17 tahun dan mendapatkan e-KTP baru. Karena itu, dia meminta kepada DPR, polisi dan Mendagri agar terus menyelidiki. Jika tidak kata dia, akan terus ada kasus yang sama dan dapat merugikan masyarakat.

"Karena itu kan bisa berbahaya karena dengan KTP itu apakah itu KTP asli. Apakah itu KTP asli tidak sah itu juga bisa membahayakan demokrasi. Membahayakan ekonomi, bisa membahayakan rekening bank, bisa pakai nipu-nipu orang," ungkap JK.

Diketahui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo angkat bicara mengenai temuan satu karung e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Menurut Bambang, DPR melalui Komisi II akan meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait temuan tersebut.

"Kami pimpinan DPR sudah meminta dan mendorong Komisi II untuk minta penjelasan kepada Mendagri terkait dengan tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat, tidak hanya di Duren Sawit tapi juga beberapa tempat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai kejadian itu perlu dijelaskan sehingga tidak dipolitisir oleh pihak tertentu.

"Terkait termasuk juga perusahaan pengadaan e-KTP itu supaya tidak dipolitisasi, tidak dijadikan isu politik menjelang pemilu," ungkapnya. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini