Karut Marut e-KTP, Wapres JK Persilakan DPR Buat Pansus
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan sejumlah anggota DPR Komisi II membuat Pansus untuk mendalami sengkarut kasus e-KTP yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. JK menilai pembuatan pansus penting agar masyarakat, petugas serta para aparat dapat berhati-hati.
"Menggalangkan pansus e-KTP silakan, itu juga penting sehingga masyarakat, petugas-petugas dan aparat-aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau pansus silakan itu juga penting," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
JK mengatakan e-KTP tetap harus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Sebab, kata dia terdapat lebih dari 3 juta orang yang akan berumur 17 tahun dan mendapatkan e-KTP baru. Karena itu, dia meminta kepada DPR, polisi dan Mendagri agar terus menyelidiki. Jika tidak kata dia, akan terus ada kasus yang sama dan dapat merugikan masyarakat.
"Karena itu kan bisa berbahaya karena dengan KTP itu apakah itu KTP asli. Apakah itu KTP asli tidak sah itu juga bisa membahayakan demokrasi. Membahayakan ekonomi, bisa membahayakan rekening bank, bisa pakai nipu-nipu orang," ungkap JK.
Diketahui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo angkat bicara mengenai temuan satu karung e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Menurut Bambang, DPR melalui Komisi II akan meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait temuan tersebut.
"Kami pimpinan DPR sudah meminta dan mendorong Komisi II untuk minta penjelasan kepada Mendagri terkait dengan tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat, tidak hanya di Duren Sawit tapi juga beberapa tempat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai kejadian itu perlu dijelaskan sehingga tidak dipolitisir oleh pihak tertentu.
"Terkait termasuk juga perusahaan pengadaan e-KTP itu supaya tidak dipolitisasi, tidak dijadikan isu politik menjelang pemilu," ungkapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pemimpin yang baik. Dia menyindir capres yang kerap marah-marah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya