Kapan pasukan perdamaian Garuda bisa masuk bantu Rohingya di Myanmar?

Merdeka.com - Desakan agar Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa turun menengahi konflik di Myanmar kian menguat. Kekerasan oleh tentara Myanmar dinilai tak akan berhenti hanya dengan petisi dan kecaman masyarakat dunia. Butuh kekuatan militer PBB untuk melindungi penduduk sipil di daerah konflik.

Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak di PBB. Pasukan Garuda saat ini tengah bertugas di Lebanon dan Afrika Tengah menjaga perdamaian di sana.

Lalu kapan pasukan perdamaian bisa dikirim ke negara konflik?

"Pertanyaannya adalah apakah aturan di PBB memungkinkan untuk itu saat ini. Apakah bisa dikerahkan pasukan reaksi cepat yang dulu masih diperdebatkan. Kalau itu memungkinkan bisa saja. Kita lihat sekarang negara-negara masih belum bersuara untuk pasukan perdamaian ini," kata anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty kepada merdeka.com, Senin (4/9).

Evita menjelaskan jika mengikuti prosedur standar, ada beberapa tahap sebelum pasukan baret biru ini dikirim. Dimulai dari konsultasi semua pihak di PBB, laporan ke Dewan Keamanan PBB. Hingga muncul resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah itu masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan.

"Dengan kasus yang terjadi di Rakhine State, saya lihat tim investigasi PBB belum masuk dan lembaga PBB sendiri sulit kirim logistik ke Rakhine karena tentara Myanmar menuduh bantuan itu dicurigai dikirim ke pihak yang mereka sebut pemberontak," kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini.

Evita menjelaskan masih ada ketidakpercayaan dari pemerintah Myanmar di satu pihak. Komunikasi di sini harus dibangun untuk mewujudkan perdamaian. "Di sini peran Indonesia bisa masuk," kata dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengunjungi Myanmar untuk menemui pemerintah negeri tersebut. Dia mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.

Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

Retno juga mengharapkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.

"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," tegas Menlu Retno.