Merdeka.com - Sejumlah Lurah/Kades se Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Mereka merasa emosional ketika penerima bansos malah orang kaya dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.

"Bansos itu bikin pusing. Saya mau curhat, jujur. Tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma. Data bansos di desanya semrawut," kata Kades Tijayan, Klaten Joko Laksono dalam rembuk desa secara virtual, Senin (2/8).

Dia menyebut Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Dia justru malah dapat. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetap dapat bantuan lagi," ujarnya.

Atas kejadian itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke bu Risma," imbuhnya.

Joko juga menceritakan koleganya di Desa Nanggulan seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," jelasnya.

Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti menyatakan terjadi dobel data saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," kata Suyuti.

Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.

"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.

Dia bahkan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.

"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.

Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.

"Meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tidak menerima dengan dana desa. Istilahnya untuk menenangkan. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," ungkap Ganjar.