Jubir Wapres: Rizal Mallarangeng jangan bangun opini sesat!
Merdeka.com - Jubir Wapres Husain Abdullah menyentil Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng. Ia meminta Rizal tidak membangun opini sesat yang menilai Wapres Jusuf Kalla mengubah aturan demi melanjutkan kekuasaan.
"Rizal Mallarangeng, jangan sengaja membangun opini sesat atau apakah memang tidak tau? Karena posisi Pak JK bukanlah sebagai penggugat tapi pihak terkait. Itu dua hal berbeda kedudukan hukumnya," ungkap Husain dalam keterangannya, Sabtu (21/7).
Husain menggaris bawahi jika penggugat Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait pembatasan jabatan presiden dan wakilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Perindo. Perindo menggugat karena merasa hak konstitusionilnya dirugikan.
"Sedangkan JK sebagai pihak terkait karena dalam gugatan Perindo menyebutkan JK sebagai calon wakil Presoden dan untuk saat ini satu satunya Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat wakil presiden dua kali, Hanya M. Jusuf Kalla atau Pak JK," tegasnya.
Sehingga, kehadiran JK adalah sebagai obyek yang dipersengketakan.
"Sehingga eksistensinya sebagai obyek yang dipersengkatan justru dapat membantu MK dalam mencari kepastian hukum atas gugatan pemohon."
"Di situlah kenegarawanan JK yang diabdikan untuk mencari kepastian hukum tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden."
Sebelumnya, Rizal menyebut tindakan Jusuf Kalla yang mengajukan diri sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi tentang masa jabatan wapres dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas konstitusi di kemudian hari.
"Pertanyaannya beliau sadar implikasinya tidak, baik diterima ataupun ditolak kan kalau enggak dirugikan ngapain nah disini apakah pak JK sadar ? kalau begini kan agak mengherankan apa yang terjadi sebenarnya," ujar Rizal dalam satu diskusi di Jakarta Pusat.
Ia juga mengkritisi langkah partai besutan pengusaha Hary Tanoesoedibyo yang dianggap mengutak-atik hukum. Sedianya, imbuh Rizal, polemik masa jabatan Presiden ataupun Wakil Presiden dilakukan dalam ranah parlemen.
"Kalau itu diubah kan bisa 3 kali bisa kayak Pak Harto. kita akan mengundang instabilitas jangka panjang jadi tolong jangan diubah-ubah masalah ini konstitusinya biar saja langgeng. Ini bahaya jika Perindo ajak Mahkamah Konstitusi mengubah undang-undang," tukasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaNgabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas soal Bansos
Ngabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaBikin Ngakak! Kambing Putih Coba Seruduk Seorang Pria Berkali-kali
Seorang pria berbaju merah tampak hendak diseruduk kambing putih berkali-kali.
Baca Selengkapnya